Komisi II DPR Usul Kepala Daerah Dapat Bagian PAD, Banggar: Kebutuhan Aparatur Direm Dulu

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi soal usulan Komisi II DPR agar kepala daerah mendapat sekian persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Said tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya, negara saat ini harus menjaga fiskal agar tetap stabil dan berkelanjutan. “Bernapas dulu lah. Sudah, sudah. Fiskal kita, kita jaga dulu keberlangsungannya agar fiskal kita tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Said di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026). Menurutnya, pemerintah harus fokus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Sementara, kebutuhan terkait aparatur yang tidak memiliki urgensi harus ditahan. “Harapan saya, direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita. Yang terpenting sekarang bagaimana kita kredibilitas fiskal kita jaga, kemudian pertumbuhan ekonomi kita inklusif,” beber kader PDIP itu. Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat sekian persen dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun potongan tersebut diusulkan agar kepala daerah mendapat pendapatan tambahan di luar dari gaji pokok. “Kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata Rifqi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026). Politisi Partai NasDem ini menuturkan gaji pokok kepala daerah masih terbilang kecil, yaitu sekitar Rp5 sampai Rp6 juta per bulan. Angka tersebut tidak sepadan dengan biaya politik yang sudah dikeluarkan ketika kampanye. “Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp5 sampai 6 juta, sementara cost politiknya tinggi,” ujar Rifqi. Menurutnya, faktor tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya kepala dan wakil kepala daerah yang korupsi. “Dan karena itu, kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional. Salah satu usul kami adalah mereka mendapatkan sekian persen dari Pendapatan Asli Daerah,” kata dia. Rifqi meyakini apabila kepala dan wakil kepala daerah mendapat jatah beberapa persen dari PAD, maka bisa meminimalisir tindakan korupsi. “Kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, harapan kita, harapan kita tentu penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, itu bisa kita minimalisir,” jelasnya. (saa/cmi)

Komisi II DPR Usul Kepala Daerah Dapat Bagian PAD, Banggar: Kebutuhan Aparatur Direm Dulu

Berita Terkait

DPR ke Dunia Internasional: Indonesia Aman, Insiden Penembakan Pilot AMA Bukan Gambaran Situasi Nasional

Ada Usul Kepala Daerah Dapat Jatah PAD agar Tak Korupsi, Banggar DPR Beri Respons Menohok

Pemerintah Siapkan Rp26,3 Triliun untuk Bangun 100 Unit Sekolah Rakyat pada 2027

Efisiensi Besar-besaran, DPR Sebut Anggaran MBG Tahun Depan Tak Lebih dari Rp174 Triliun

Topik Terkait

Pad

Dpr

Banggar

Korupsi

Saksikan Juga

Viral! Teror Celana Dalam dan Ancaman Pembunuhan Gegerkan Perumahan di Banten

Kim Jong Un Awasi Uji Coba Rudal Kapal Perang, Perintahkan Perkuat Kekuatan Tempur

Garis Batas: Dokter Dalam Bayang-bayang Intimidasi

Presiden Prabowo Sambut PM Singapura di Istana | Kabar Siang

Kebakaran TPA Jatiwaringin Belum Usai, Pemadaman Lewat Jalur Darat dan Udara

Inalillahi! Lansia Ditemukan Tewas Saat Kebakaran Landa Palmerah Jakbar

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta