Pemakzulan Wapres Gibran, Anggota DPR Rahmat Saleh Siap Tanda Tangani Hak Menyatakan Pendapat di DPR

tvOnenews.com, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rahmat Saleh secara tegas menyatakan komitmennya untuk ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I (Nomor Anggota A-439) saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik DPP Gema Keadilan bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Sebagai salah satu inisiator yang mendorong penggunaan HMP di Senayan, Rahmat menegaskan bahwa parlemen tidak boleh menutup mata terhadap perkembangan hukum pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Saya berkomitmen untuk ikut menandatangani usulan HMP apabila digulirkan di DPR. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagai anggota parlemen untuk merespons aspirasi masyarakat dan memastikan persoalan yang menyangkut konstitusi mendapatkan perhatian serius,” tegas Rahmat di Jakarta.

Sumber :

• Istimewa

Rahmat menilai DPR RI wajib mengambil peran aktif sebagai saluran politik formal agar aspirasi publik yang terus berkembang di masyarakat tidak menguap begitu saja tanpa penyelesaian hukum yang jelas.

Baca Juga

Margarito Kamis: Putusan MA dan MK Jadi Dasar Sah DPR Makzulkan Gibran Lewat Hak Menyatakan Pendapat

Menurutnya, penggunaan hak konstitusional DPR merupakan instrumen sah dalam menjaga prinsip negara hukum sekaligus mengawal integritas tata kelola pemerintahan nasional.

“Jangan sampai aspirasi masyarakat yang berkembang luas justru tidak mendapatkan saluran politik dan konstitusional. DPR harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya pada tegaknya konstitusi serta keadilan,” tegas legislator asal PKS tersebut.

Ia menjamin bahwa pergerakan penggalangan HMP ini akan dieksekusi secara transparan, akuntabel, serta mematuhi seluruh mekanisme tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga marwah DPR RI.

Adapun diskusi publik garapan DPP Gema Keadilan tersebut turut menghadirkan deretan tokoh hukum dan pengamat politik kritis nasional, di antaranya Ketua LBH Gema Keadilan Anton Aryadi, Sekretaris Jenderal KIPP Brahma Aryana, Ketua PP PMKRI Yohanes Tola, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti.