RUU Pertanggungjawaban APBN 2025, PDIP Soroti Utang RI Nyaris Rp10 Ribu Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi PDIP DPR RI menyoroti bertambahnya utang pemerintah yang menyentuh Rp9.658 triliun.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi saat menyampaikan pandangan Fraksi PDIP terkait pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2025.

Didik mengungkapkan utang pemerintah hingga akhir 2025 bertambah menjadi Rp9.658 triliun. Angka ini bertambah Rp846 triliun dari tahun sebelumnya.

“Rasio utang PDB 2025 mencapai 40,5 persen, sedangkan 2024 39,8 persen. Pemerintah bertambah utang Rp846 triliun, sehingga total utang sampai 2025 adalah sebesar Rp9.658 triliun,” ucap Didik di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Dia mengatakan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, perlu memberi penjelasan dan pertanggungjawaban atas hal tersebut.

PDIP juga menyoroti soal realisasi APBN 2025. PDIP menilai pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja negara. Sebab, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 92 persen. Sedangkan, realisasi belanja sebesar 94 persen.

“Sehingga defisit bertambah Rp54 triliun, suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat,” ujar Didik.

Didik menambahkan pemerintah juga harus memberikan penjelasan terkait beberapa target pembangunan yang belum tercapai.

“Tingkat kemiskinan target 7 sampai 8 persen, capaian 8,25 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem target 0 persen, capaian tidak dilaporkan,” ungkapnya.

Kemudian, sasaran prioritas nasional tidak tercapai. Dia menyebut pada anggaran 2025 terdapat 8 prioritas nasional dengan capaian hanya 33 persen dari yang dilaporkan.

Didik mengungkap pertumbuhan ekonomi juga tidak sesuai yang direncanakan, yakni 5,2 persen. Di sisi lain, realisasinya 5,11 persen. (saa/ree)