Langkah Kapolri Bertandang ke Kejagung dan Mabes TNI Tuai Respons Positif

Jakarta, tvOnenews.com - Korps Bhayangkara di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melangsungkan kunjungan ke Mabes TNI dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah gejolak pengungkapan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Pertemuan antar instansi penegak hukum itu sebagai rangkaian intruksi Presiden RI, Prabowo Subianto kepada TNI-Polri memperkuat sinergi dan soliditas sebagai dua pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara. 

Listyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian silaturahmi yang dilakukan merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Merespons hal tersebut, analis politik senior, Boni Hargens turut mengapresiasi pernyataan yang disampaikan Listyo dalam pertemuan tersebut.

Ia menilai kunjungan Kapolri tersebut tidak semata-mata bersifat seremonial melainkan sarat kalkulasi strategis untuk meredam isu friksi institusional yang dapat berdampak luas pada stabilitas nasional.

“Dalam kondisi ketika relasi antarlembaga sedang mendapat sorotan publik, pernyataan Kapolri memiliki bobot politis yang signifikan sekaligus menjadi upaya penyeimbangan narasi di ruang publik,” kata Boni, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Boni menuturkan terobosan yang dilakukan Kapolri dinilai sebagai langkah seorang negarawan sejati yang mengutamakan stabilitas nasional di atas ego sektoral.  

Menurutnya langkah Kapolri sebagai strategi efektif untuk meredam spekulasi publik soal adanya benturan antar institusi yang muncul di tengah pengusutan perkara korupsi oleh Kortas Tipidkor Polri. 

"Mengutamakan stabilitas nasional di atas kepentingan sektoral menjadi inti dari gestur politik Kapolri yang oleh karenanya publik patut memberikan apresiasi yang luar biasa," kata Boni. 

Di sisi lain, Boni menyorot soal penetapan tersangka Febrie Adriansyah yang dilakukan oleh Kortas Tipidkor Polri.

Menurutnya penetapan tersangka terhadap mantan petinggi Kejagung oleh Kortas Tipidkor Polri merupakan ujian nyata bagi profesionalisme dan independensi kedua lembaga tersebut.

“Di satu sisi, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Di sisi lain, koordinasi dan komunikasi antarlembaga tetap menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan demi menjaga kohesi sistem pemerintahan secara keseluruhan,” ungkapnya.(raa)