Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan era baru hukum pidana Indonesia tidak sekadar ditandai dengan pergantian Undang-Undang.

Menurutnya upaya itu harus diselaraskan dengan perubahan cara berpikir dalam penegakan hukum.

"Dalam era baru hukum di Indonesia, hal itu bukan semata pergantian nomor undang-undang, tapi juga (mengenai) pergantian cara berpikir," kata Burhanuddin, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Burhanuddin juga mengajak para jaksa dan pihak lainnya yang hadir dalam forum tersebut untuk memahami era baru hukum pidana dengan tiga pokok pikiran utama. 

Pokok pertama yakni terkait wajah baru penuntutan melalui prosedur Deferred Prosecution Agreement (DPA).

Baca Juga

Soal Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Ini Kata Yusril

Tujuan dari DPA yakni mewujudkan kepatuhan hukum, memulihkan kerugian negara, dan meningkatkan prevalensi peradilan pidana.

"Mekanisme DPA juga sebagai instrumen mengefektifkan penegakan hukum saat menangani tindak pidana korporasi," ujarnya

Adapun pokok pikiran kedua yakni konsistensi jaksa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bekerja dalam senyap. Sedangkan pokok pikiran ketiga terkait penegakan hukum yang fokus sepenuhnya pada pemulihan.

Dalam sesi bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence, Hinca Ikara Putra Pandjaitan selaku penulis buku tersebut mengibaratkan kerja jaksa dengan angsa yang tampak tenang di permukaan, namun kakinya terus mengayuh di bawah air. 

"Perumpamaan tersebut menggambarkan ketekunan jaksa dalam menangani perkara, meski sebagian besar pekerjaannya luput dari sorotan publik," kata Hinca. (raa/dpi)