Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi Disemprot Menteri HAM: Semoga Cuma Guyonan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai memberikan tanggapan kritis terkait sayembara berhadiah uang tunai bagi warga yang berhasil menangkap begal, yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Pigai berharap kebijakan tersebut bukan merupakan instruksi serius karena dinilai sangat berisiko bagi keselamatan warga sipil.

Saat ditemui di Hotel Papandayan, Bandung, pada Selasa (28/7), Pigai menekankan bahwa masyarakat umum tidak dibekali keahlian taktis untuk melumpuhkan pelaku kejahatan. 

Menurutnya, aksi penangkapan oleh warga yang tidak terlatih justru bisa memicu eskalasi kekerasan yang berujung fatal.

"Kalau serius ya tidak boleh. Tetapi kalau guyonan enggak apa-apa. Guyonan aja. Tetapi kalau serius tidak boleh, itu bahaya," tegas Pigai.

Pigai menilai ada batasan etika yang dilanggar jika fungsi penegakan hukum diserahkan begitu saja kepada masyarakat tanpa adanya pembekalan memadai. 

Ia khawatir imbalan uang akan memotivasi warga melakukan tindakan main hakim sendiri yang brutal.

Ia juga mempertanyakan moralitas di balik pemberian hadiah uang untuk tindakan yang melibatkan kontak fisik keras. 

"Kalau sipil yang tidak terlatih mukul dong, ya? Berdarah-darah. Apa diperbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan? Tidak etis. Tetapi dugaan saya beliau guyonan, tidak serius. Semoga guyonan dan tidak serius," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memicu perbincangan publik setelah menjanjikan hadiah fantastis mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi siapa saja yang berani melumpuhkan pelaku kriminal di jalanan, seperti begal, jambret, hingga perampok.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar. Yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok kami siapkan hadiah dari Rp5 juta sampai Rp50 juta yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup," ujarnya.

Meskipun sayembara ini menuai kontroversi, Dedi menegaskan bahwa langkah ini dibarengi dengan upaya sistematis dari pemerintah provinsi. Pihaknya mengaku terus bersinergi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya guna memperketat pengamanan di titik-titik rawan.