Soal RUU Perampasan Aset, Sahroni Usul Pengelolaan Aset di KPK dan Kejagung Digabung

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyebut adanya usulan pembentukan lembaga baru dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Sahroni menjelaskan usulan itu datang dari anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan berupa pembentukan Badan Eksekusi Negara.

“Kalau Pak Hinca tadi menyampaikan ada satu lembaga Badan Eksekusi Negara,” kata Sahroni di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Jika lembaga itu terbentuk, dia pun mengusulkan agar pengelolaan aset di bawah naungan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digabung menjadi satu.

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan penggabungan lembaga pengelola aset itu bertujuan agar fungsinya tidak tumpang tindih.

“Kejaksaan dan KPK, lembaga untuk Pengelolaan Aset, itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset. Nah, supaya tidak tumpang tindih,” jelas Sahroni.

Namun, dia mengatakan seluruh usulan dari masyarakat masih dalam kajian Komisi III DPR. Saat ini, pembahasan RUU Perampasan Aset masih terus berjalan.

“Maka itu kan di masa reses ini kita tetap rapat untuk mengundang mereka agar menerima masukan atau hal-hal yang terkait untuk apa kebaikan untuk sama-sama semua pihak,” kata Sahroni.(saa/raa)