Tuntaskan Rekomendasi BPK RI, MK Raih WTP Laporan Keuangan Tahun 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) turut menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Tercatat, hingga semester I 2026, MK secara menyeluruh menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI dengan nilai mencapai Rp4,49 miliar. Atas capaian tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MK Tahun 2025. Hal itu disampaikan anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan MK Tahun 2025 di Jakarta. Tak hanya itu, MK turut tak memiliki catatan oleh BPK terkait adanya kasus kerugian negara. Nyoman menilai langkah MK menunjukan komitmen atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait perbaikan kelembagaan. “Capaian tersebut mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran MK dalam menjadikan hasil pemeriksaan sebagai instrumen pembelajaran organisasi dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Pada periode yang sama, BPK juga tidak mencatat adanya kasus kerugian negara yang telah ditetapkan pada MK,” kata Nyoman yang sebagai Pelaksana tugas AKN IV BPK RI kepada awak media, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Tak hanya itu, Nyoman menilai capaian yang dilakukan MK turut menjadi bagian dari upaya pemerintahan. Nyoman menegaskan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola. “Pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemeriksaan BPK tidak semata menghasilkan opini atas laporan keuangan, melainkan turut memberikan kontribusi dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan menuju pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman. Selain pemeriksaan laporan keuangan, BPK juga menyampaikan rencana pemeriksaan kinerja atas pelayanan peradilan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 hingga semester I 2026. Pemeriksaan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan peradilan konstitusi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan sistem peradilan konstitusi. Arah pemeriksaan tersebut memperlihatkan bahwa audit BPK tidak hanya ditempatkan sebagai instrumen untuk menilai kepatuhan atas pengelolaan keuangan yang telah berlangsung, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. “Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.(raa)

Tuntaskan Rekomendasi BPK RI, MK Raih WTP Laporan Keuangan Tahun 2025

Berita Terkait

Prabowo Tegaskan Pembangunan Indonesia Bukan Kerja Presiden, Kinerja MA dan MK Disorot

Soal Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan, DPR Sebut Bisa Balik Rp238 Triliun dan Atasi Kekurangan Guru

DPR Serap Aspirasi Buruh, RUU Ketenagakerjaan Dikebut

Hellyana ke MK: Hukum Pidana Harus Ada Asas Geen Straf Zonder Schuld, Ijazah Palsu Wajib Diketahui

Topik Terkait

Bpk Ri

Mahkamah Konstitusi

Mk

Laporan Keuangan

Saksikan Juga

Karhutla di Kalimantan Belum Teratasi, Kasus ISPA Sudah Meningkat Sejak Juli 2026

KPK Tangkap Pejabat dan Warek Unsoed

Geger! 6 Perampok Nyamar Jadi Resmob, Gasak Rp700 Juta dari SPBU

Keluar Pagi Hari, Begal di Lampung Tembak Pelajar yang Berangkat Sekolah

Resmi! Anggaran MBG Capai Rp240,2 Triliun di RAPBN 2027

Cekcok Batas Lahan, Pria Tewas Dibacok Anak Tetangga

Viral

Kpk

Prabowo Subianto

Korupsi

Dpr

Mbg