BPJPH bakal Tindak Tegas Pelaku Usaha yang Santai Penuhi Kewajiban Sertifikasi Jelang Wajib Halal Oktober 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan mengambil langkah tindakan tegas. Upaya ini menyasar bagi pelaku usaha yang santai atau belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Ketua Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat S Burhanudin menyampaikan, batas waktu pemberlakuan Wajib Halal akan berlangsung pada 18 Oktober 2026. Seluruh produk dan jasa yang dikonsumsi namun diedarkan di wilayah Indonesia harus sudah memiliki sertifikasi halal.

Ia mengatakan, batas waktu produk-produk untuk memiliki sertifikasi halal sebenarnya sudah diberlakukan sejak 2024. Namun alasan pengunduran didasari dengan adanya berbagai macam pertimbangan sehingga pemerintah memberikan relaksasi hingga 18 Oktober 2026.

Ia menegaskan, BPJPH akan bertindak tegas bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan sertifikat halal untuk produk-produk maupun jasanya yang dapat dikonsumsi konsumen maupun masyarakat.

"Waktu dua tahun ini menjadi momentum. Oktober jika belum juga bersertifikat halal, maka kita akan mengambil tindakan-tindakan," ujar Mamat di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

BPJPH Awasi Pelaku Usaha

Ia mengatakan bahwa, pengawasan dari BPJPH akan dilakukan secara bertahap. Tindakan ini akan dimulai dari teguran tertulis pertama hingga ketiga.

Ia memastikan, BPJPH akan memberikan peringatan bagi pelaku usaha yang tetap nakal atau belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Dampaknya bisa membuat produk mereka ditarik dari peredaran di Indonesia.

"Kita mengingatkan produk Anda harus ditarik jika belum ada sertifikat halal," tegasnya.

Menurutnya, penundaan penerapan kewajiban sertifikasi halal sudah cukup. Kelonggaran waktu tersebut bisa merelaksasikan para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dan mengurus kehalalan produknya sebelum memasuki waktu Wajib Halal.

BPJPH Imbau Pelaku Usaha Makanan dan Minuman

Lebih lanjut, Mamat turut menyoroti para pelaku usaha makanan dan minuman. Baginya, betapa pentingnya untuk segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Ia mengatakan, pelaku usaha tidak perlu menunggu seluruh jaringan telah memiliki sertifikasi halal secara bersamaan, khususnya bagi restoran yang mempunyai banyak outlet tersebar di wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan, pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara bertahap. Minimal bagi outlet yang telah siap dan memenuhi persyaratan tersebut.

Ia menambahkan, pengajuan outlet sangat penting. Adapun pemenuhan pada bagian SJPH harus diperiksa melalui proses audit outlet yang telah siap dan dilakukan oleh tim LPH.

Oleh karena itu, pemenuhan SJPH untuk kebutuhan satu outlet bukan berarti bisa membuat seluruh outlet dalam satu jaringan telah memiliki status halal.

"Ada lima standar SJPH. Ketika pelaku usaha memiliki banyak outlet, tidak bisa satu outlet kemudian seluruhnya dianggap halal. Pemenuhan SJPH harus dicek untuk keseluruhan outlet. Karena itu, kami memberikan kewenangan kepada LPH untuk melakukan audit," jelasnya.

LPPOM MUI Dukung Penuh Kewajiban Sertifikasi Halal

Sementara, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung para pelaku usaha menghadapi kebutuhan sertifikasi. Pasalnya tenggat waktu Wajib Halal berlangsung hingga Oktober 2026.

Ia membandingkan jenis produk yang wajib memiliki sertifikasi halal pada 2026. Berdasarkan data, kebutuhan ini lebih banyak ketimbang pada 2024.

Namun, perbandingan jumlah pelayanan untuk pelaku usaha yang ada pada 2026 masih relatif lebih rendah daripada pada 2024. Untuk itu, LPPOM MUI mendukung pelaku usaha segera mengurus kewajibannya.

"Kami siap karena memiliki sumber daya manusia di 34 provinsi," katanya.

(ant/hap)