Oknum Guru SMAN 1 Pamanukan Panggil Dirinya Sendiri "Ayah" Jadi Sorotan, Anggota DPRD Jabar: Antara Guru dan Siswa Harus Selalu Jaga Jarak

Jakarta, tvOnenews.com - Viral diberitakan kasus dugaan pelecehan oknum guru kepada muridnya di SMAN 1 Pamanukan, Subang, Jawa Barat. 

Dugaan kasus ini pun menjadi sorotan lantaran beredarnya chat diduga pelaku terhadap murid di jagat maya. 

Adapun yang menjadi sorotan, yakni chat tak wajar dimana oknum guru tersebut menyebut dirinya sendiri “ayah”. Sontak banyak pihak yang buka suara soal kasus tersebut. 

Anggota DPRD Jawa Barat Zaini Shofari turut buka suara. Dia mendorong dilakukannya pendalaman apabila kasus dugaan pelecehan guru terhadap murid memang terjadi di sekolah tersebut. 

"Jika benar-benar terjadi kasus pencabulan yang terjadi di SMAN 1 Pamanukan, saya prihatin. Tentu harus ada pendalaman kasus yang dilakukan, diinvestigasi lebih jauh," ujarnya, Senin (7/9/2026). 

Di samping itu, dia juga mendorong adanya keterbukaan informasi dari SMAN 1 Pamanukan agar isu liar tidak berkembang di masyarakat.

"Yang terpenting kegiatan belajar mengajar siswa di SMAN 1 Pamanukan tidak terganggu, tidak terhambat. Penanganan administrasi lebih awal harus segera dilakukan karena mau tidak mau wilayah administrasi terkait dengan Pemerintah Provinsi, turunannya ke Dinas, terus ke KCD, baru ke pihak sekolah," terangnya. 

Menurutnya, kasus ini harus dilakukan pendalaman secara mendetail.

Soal diksi panggilan "ayah", Zaini menilai hal itu merupakan kesalahan etika pendidik yang harus dibenahi.

Menurut dia, meski sangat dekat, hubungan guru dan siswa tetap wajib menjaga batasan profesional di lingkungan sekolah maupun kegiatan luar atau ekstrakurikuler.

"Antara guru dan siswa itu tetap, meskipun dekat, harus selalu menjaga jarak. Diksi-diksi yang beredar di WhatsApp memanggil 'ayah' kepada anak-anak tentu ini menjadi sebuah kesalahan. Bagi seorang pendidik ya tetap harus disebut guru sedekat apapun dia, dan anak-anak yang sekolah harus tetap disebut siswa," terangnya. 

Dia lantas mengingatkan implementasi Perda Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perlindungan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Adapun salah satunya, yakni melalui pembentukan komite khusus yang menurutnya harus dibentuk Gubernur Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan internal seperti penindasan maupun kasus etika lainnya sebelum melangkah ke ranah hukum apabila tidak bisa terselesaikan di komite tersebut. (ant/nsi)