Kasatgas Tito Karnavian Minta Stakeholder di Tapanuli Tengah Bersatu Prioritaskan Penanganan Pascabencana

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, untuk bahu-membahu dan menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama. 

Imbauan ini disampaikannya dalam kapasitas sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera itu, atensi khusus sangat diperlukan mengingat Tapteng merupakan wilayah yang menanggung kerusakan paling parah akibat bencana di Sumatera Utara. 

Oleh sebab itu, dukungan masif dari berbagai pihak menjadi sangat krusial.

Tito juga secara khusus meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang meliputi kepala daerah, anggota DPRD, hingga para tokoh masyarakat, untuk sementara waktu menyingkirkan ego politik maupun kendala birokrasi. 

Ia menegaskan, urusan administratif tidak boleh menjadi batu sandungan yang memperlambat penanganan korban dan perbaikan daerah.

Lebih lanjut, Mendagri menitikberatkan pentingnya persatuan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk mengebut proses pemulihan. 

Upaya ini, tambahnya, juga harus didukung dengan optimalisasi penggunaan dana tambahan dari pemerintah yang memang dialokasikan khusus untuk penanggulangan bencana.

"Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya rakyat enggak ditolong, sementara kita memiliki kemampuan membantu mereka,” jelasnya kepada awak media di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kabupaten Tapteng, Sumut, Kamis (10/9). 

Keterangan itu disampaikannya setelah meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tapteng.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran sekitar Rp213 miliar pada April 2026 dan Rp14 miliar pada Agustus 2026 kepada Kabupaten Tapteng.

Tito menegaskan anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk kebutuhan penanganan pascabencana.

"Nah, itu pasti akan saya awasi uangnya dipakai buat apa? Prioritas untuk bencana. Surat Edaran sudah saya buat untuk petunjuk," ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Tito mengecek berbagai progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Kabupaten Tapteng, mulai dari pembangunan Sabo Dam, hunian tetap (huntap), hingga pemulihan fasilitas pendidikan. 

Kehadirannya untuk memastikan berbagai program berjalan sesuai rencana, termasuk yang disusun oleh kementerian/lembaga.

Tito menjelaskan, Presiden telah menyetujui anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera selama tiga tahun sebesar Rp100,1 triliun. 

Saat ini anggaran tersebut telah diberikan kepada kementerian/lembaga terkait. 

Sebagai Ketua Satgas PRR, Tito memastikan pengawasan terhadap berbagai program rehab-rekon, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Nah, sekarang waktunya, masanya untuk turun ke lapangan untuk mengecek,” tegasnya. (dpi)