Pembangunan Sabo Dam di Tapanuli Tengah Sumut Lindungi Warga dari Potensi Bencana Susulan
- Kemendagri
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah tengah mempercepat penanganan kawasan hulu di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman banjir susulan saat curah hujan tinggi, sekaligus untuk mengamankan kawasan permukiman dan lahan pertanian milik warga.
Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, saat ini tengah dibangun dua infrastruktur pengendali sedimen di wilayah Tukka, yakni Sabo Dam Aek Tukka dan Sabo Dam Sigala-gala.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan bencana di Sumatera Utara.
Pengendapan lumpur sebelumnya berdampak pada permukiman, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, hingga persawahan.
“Penanganan di wilayah hulu ini harus kita percepat. Jangan sampai ketika hujan deras turun, aliran air dan material kembali turun dan berdampak ke masyarakat,” ujar Tito saat meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tapanuli Tengah, Kamis (10/9).
Menurut Tito, Kecamatan Tukka membutuhkan sistem khusus untuk menghadapi curah hujan sekaligus aliran sedimen dari kawasan perbukitan. Karena itu, pembangunan Sabo Dam menjadi bagian penting dari sistem perlindungan kawasan.
Pada tahap awal, satu Sabo Dam Aek Tukka dan satu Sabo Dam Sigala-gala disiapkan untuk memperkuat pengendalian aliran air dan sedimen. Pembangunan tahap awal tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Penguatan akan dilanjutkan tahun depan melalui pembangunan dua Sabo Dam tambahan. Dengan demikian, total akan terdapat empat Sabo Dam khusus di Kecamatan Tukka untuk memperkuat perlindungan kawasan.
“Setelah itu, tahun depan dibangun lagi dua, jadi totalnya empat, khusus di Kecamatan Tukka ini,” kata Tito.
Pembangunan Sabo Dam berjalan beriringan dengan normalisasi saluran air dan sungai serta pembangunan dinding penahan atau retaining wall sepanjang 1,6 kilometer.
Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan kawasan dari aliran air dan material yang berpotensi kembali mengancam permukiman.
Di sisi lain, pemulihan rumah warga dan fasilitas pelayanan dasar yang terdampak juga dilakukan. Langkah tersebut diperlukan agar pemulihan masyarakat tetap berjalan tanpa menunggu seluruh pekerjaan pengendalian di kawasan hulu selesai.
Load more