Raker-RDP di Komisi II DPR RI, Gubernur Khofifah bersama Mendagri dan Gubernur Se Indonesia Bahas Sinkronisasi LP2B dan Industrialisasi Jatim

Selanjutnya Khofifah juga menyebut perlunya ada mekanisme yang jelas untuk perizinan pemanfaatan ruang yang telah terlanjur diterbitkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, apabila berada di lokasi yang kemudian masuk dalam usulan LP2B. Keempat perlunya memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam pemilihan lokasi proyek prioritas nasional. 

Menurutnya, lahan pertanian produktif dalam usulan LP2B juga dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai program penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, termasuk melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat dengan tetap memperhatikan kesesuaian peruntukan dan produktivitas lahan.

"Kami sedang mencari format bagaimana 3 juta rumah juga dapat kami maksimalkan, kemudian ketahanan pangan tetap bisa kita maksimalkan, juga memaksimalkan koperasi merah putih dan sekolah rakyat," katanya.

Khofifah juga menyampaikan diperlukan adanya pengaturan bersama mengenai mekanisme insentif, disinsentif, dan sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan LP2B di daerah. 

Ia berharap berbagai usulan tersebut dapat segera mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah pusat sehingga perlindungan lahan pertanian dan agenda pembangunan dapat berjalan secara beriringan.

"Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami mendapatkan tindak lanjut yang berkesesuaian. Jawa Timur ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, sekaligus industrialisasi dan pembangunan nasional dapat terus bergerak," pungkasnya. (hen)