Ancaman Penyelundupan hingga Illegal Crossing, BNPP RI Geber Infrastruktur Keamanan di Perbatasan Karimun

Program tersebut meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor agama, pendidikan, dan kesehatan, serta penciptaan 5.000 lapangan kerja.

Agenda lainnya adalah memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan dasar air dan listrik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rocky juga memaparkan sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di Karimun. Potensi tersebut mencakup industri maritim, manufacturing, construction, and services, perdagangan dan logistik internasional, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, perikanan dan kelautan, serta pertambangan mineral logam dan batuan.

Secara geografis, Karimun memiliki posisi strategis karena berbatasan laut dengan Malaysia dan Singapura di kawasan Selat Malaka.

Posisi tersebut menjadi modal bagi pengembangan berbagai sektor, mulai dari pelayaran internasional, industri dan logistik, kerja sama ekonomi lintas negara, hingga kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung pembangunan pada 2027, Pemerintah Kabupaten Karimun mengajukan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat.

Usulan tersebut antara lain pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja berikut sarana transportasi pendukung, pembangunan jaringan baru perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), revitalisasi Pasar Sri Karimun, pembangunan pengaman pantai Pongkar sepanjang 500 meter, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Pemkab Karimun juga mengusulkan peningkatan jalan nasional di Pulau Karimun dan penambahan armada laut. Selain itu, terdapat usulan pengadaan speedboat ambulans laut serta pemasangan lampu jalan di Kecamatan Moro dan Meral Barat.

Program lain yang diajukan mencakup pembangunan seawall/SWRO di Tokong Hiu, pengembangan Pos TNI AL Tokong Hiu, pembangunan gedung SD Negeri di Karimun dan Tebing, pengadaan mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 liter, serta pembangunan kolam renang.

Pertemuan BNPP RI dan Pemkab Karimun menjadi bagian dari upaya menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan pengelolaan perbatasan.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur, pemenuhan pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan keamanan dapat menjawab kebutuhan warga di kawasan perbatasan Karimun. (rpi)