Wamenhaj Dahnil Kampanyekan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” Lewat Baju Lari

Jakarta, tvOnenews.com — Pesan pemberantasan praktik yang merugikan jemaah haji dan umrah disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dengan cara yang berbeda. Saat berolahraga lari, Dahnil terlihat mengenakan kaus berwarna putih bertuliskan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” yang terpampang jelas di bagian depan.

Gaya kampanye lewat kaus lari yang dikenakan Dahnil memperlihatkan bagaimana pesan tersebut dibawa langsung ke ruang publik dan aktivitas keseharian. Satu pesan utamanya, masyarakat diminta tidak diam ketika menemukan indikasi praktik yang merugikan jemaah.

Pesan di kaus lari tersebut sejalan dengan kampanye Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui layanan pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” yang diluncurkan pada Senin (14/9/2026).

Hotline di nomor 0811-8885-888 ini disiapkan sebagai kanal bagi masyarakat untuk melaporkan informasi maupun dugaan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bakal memaksimalkan penguatan Satgas Bongkar Mafia Haji dan Umrah. Langkah ini diambil merespons maraknya travel umrah bermasalah yang merugikan masyarakat

“Kami meneguhkan komitmen untuk membongkar semua praktik-praktik mafia haji dan umrah, dan memberikan ruang yang sangat luas kepada publik untuk melakukan pengaduan,” ujarnya seperti yang disampaikan Dahnil pada video reels Instagram @dahnil_anzar_simanjuntak.

Dikutip pada laman Haji.go.id, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa masyarakat perlu memiliki ruang yang mudah diakses untuk menyampaikan informasi.

“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jemaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar Menhaj saat peluncuran hotline di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menhaj menjelaskan, setiap laporan yang masuk tidak langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. Informasi yang diterima akan melalui proses penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi untuk memastikan keterangan memiliki dasar yang jelas.

Setelah verifikasi, laporan diklasifikasikan berdasarkan substansi serta kewenangan penanganannya, lalu dikoordinasikan dengan unit kerja terkait jika membutuhkan tindak lanjut. Dalam penanganannya, Kemenhaj mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi agar setiap laporan ditangani berdasarkan fakta dan bukti, bukan semata-mata informasi awal.