Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Pulihkan Aceh, Sumut dan Sumbar dalam 3 Tahun

Tito mengatakan Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran untuk 25 kementerian/lembaga dengan total sekitar Rp38,5 triliun.

"Dan Menteri Keuangan sudah menyetujui 25 kementerian/lembaga, totalnya lebih kurang Rp38,5 triliun," ujarnya.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan bidang masing-masing kementerian dan lembaga.

Pemerintah kemudian akan memastikan program yang dijalankan kementerian/lembaga tersebut tersinkronisasi dengan program pemerintah daerah di wilayah terdampak.

Program pusat harus terkoordinasi dengan daerah

Menurut Tito, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kementerian dan lembaga yang telah memperoleh anggaran nantinya akan menyampaikan program serta kegiatan yang dikerjakan kepada pemerintah daerah terdampak secara berkala.

Penyampaian perkembangan tersebut dilakukan setiap Rabu.

Langkah itu dilakukan agar pemerintah daerah mengetahui program yang sedang maupun akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga di wilayah masing-masing.

Dengan koordinasi tersebut, pemerintah ingin memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari pemerintah pusat dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Rehab rekon mencakup banyak sektor

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra tidak hanya menyasar satu bidang.

Tito mengatakan pemulihan mencakup berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pemulihan wilayah terdampak.

Beberapa sektor yang masuk dalam program tersebut meliputi:

• Pendidikan

• Infrastruktur jalan dan jembatan

• Kesehatan

• Pertanian

• Perikanan

Anggaran Rp100,1 triliun tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama tiga tahun.

Pemerintah juga akan menggabungkan dukungan dari berbagai sumber anggaran, baik melalui pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga, dengan memastikan pelaksanaan program tetap terkoordinasi di wilayah terdampak.