Langkah Presiden Prabowo Wacanakan Pendidikan Gratis Tuai Respons Positif

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) menyambut positif arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat layanan pendidikan gratis sejak taman kanak-kanak hingga pendidikan menengah serta mengkaji penerapannya pada perguruan tinggi negeri.

Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah DPP PUI, Muhammad Rijal Wahid Muharram menilai arahan tersebut sebagai langkah progresif untuk memastikan keadaan ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penghalang bagi anak Indonesia memperoleh pendidikan yang bermutu.

“DPP PUI mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo. Pendidikan gratis sejak TK merupakan langkah bersejarah karena negara hadir sejak fase paling awal perkembangan anak. Inilah investasi jangka panjang untuk membangun manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berkeadaban,” ujar Rijal, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya penempatan TK sebagai bagian dari kebijakan pendidikan gratis sangat relevan dengan pelaksanaan wajib belajar 13 Tahun. 

Pendidikan usia dini bukan sekadar persiapan memasuki sekolah dasar, melainkan periode fundamental dalam pembentukan karakter serta perkembangan kemampuan bahasa, sosial-emosional, literasi, dan numerasi anak.

Namun, kata Rijal, pihaknya mengingatkan bahwa istilah pendidikan gratis harus diterjemahkan secara jelas dalam kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan di lapangan. 

Gratis tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

“BOS dan PIP merupakan instrumen yang sangat penting, tetapi keduanya belum otomatis menjadikan seluruh proses pendidikan benar-benar tanpa biaya. Pemerintah perlu menjelaskan komponen apa saja yang ditanggung negara, siapa penerimanya, bagaimana standar pembiayaannya, serta bagaimana pengawasannya,” ungkapnya.

Kebijakan tersebut juga harus memperhitungkan biaya tidak langsung yang selama ini masih menjadi beban keluarga seperti seragam, buku pendamping, transportasi, perangkat pembelajaran, akses internet, dan kebutuhan kegiatan pendidikan lainnya.

Tanpa desain yang menyeluruh, pendidikan dapat disebut gratis secara administratif, tetapi tetap terasa mahal bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan yang adil bagi sekolah dan madrasah swasta. 

Selama puluhan tahun, lembaga pendidikan swasta termasuk sekolah dan madrasah yang diselenggarakan organisasi kemasyarakatan Islam telah membantu negara memberikan layanan pendidikan hingga ke wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau satuan pendidikan negeri.