Tepis Isu Aliran Dana Korupsi di Muktamar NU, Gus Ipul Pastikan Hoaks dan Siap Tempuh Jalur Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf membantah keras kabar yang menyebut adanya suntikan dana korupsi dalam agenda Muktamar NU. 

Ia menegaskan bahwa kabar yang beredar di ruang publik tersebut murni disinformasi tanpa dasar.

"Saya pastikan hoaks. Jadi, itu kan disebut-sebut ada aliran dana hasil korupsi ke Muktamar dan lain sebagainya, itu kami pastikan hoaks, itu kabar palsu, itu kabar tidak benar," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9).

Menyikapi beredarnya kabar burung tersebut, PBNU telah mengadukan salah satu pengelola media ke Dewan Pers. 

Langkah etik ini ditempuh menyusul tayangan siniar (podcast) program Madilog pada edisi 12 September dan 22 September yang dinilai menyajikan narasumber tidak kredibel, serta menyebarkan kabar sepihak tanpa melalui mekanisme konfirmasi maupun klarifikasi.

Gus Ipul menggarisbawahi bahwa tuduhan perihal aliran uang haram tersebut berakibat fatal karena telah mencemarkan nama baik para ulama, para tokoh pemangku amanah, hingga marwah institusi NU. 

Ia menegaskan, seluruh proses dan tahapan Muktamar NU sesungguhnya diselenggarakan secara akuntabel, transparan, serta selaras dengan aturan main yang disepakati seluruh forum peserta.

Tak sekadar melapor ke Dewan Pers, PBNU juga bersiap melayangkan somasi resmi dan membawa para penyebar fitnah tanpa landasan fakta ini ke ranah hukum kepolisian.

"Pernyataan-pernyataan yang bernuansa fitnah saya mohon untuk dihentikan, tapi kalau diterus-teruskan kami juga akan mengambil langkah-langkah tegas, langkah-langkah hukum sesuai dengan semua ketentuan yang ada," ujar Gus Ipul.

Oleh sebab itu, Gus Ipul mengingatkan kepada siapa saja untuk senantiasa bertanggung jawab atas setiap narasi serta opini yang diembuskan kepada khalayak, khususnya di jagat media sosial.

Pada kesempatan tersebut, ia pun menampik rumor yang mengeklaim adanya campur tangan kekuasaan dalam permusyawaratan tertinggi warga Nahdliyin tersebut. 

"Tidak ada yang namanya intervensi Istana itu tidak ada sama sekali," kata Gus Ipul yang juga menjabat Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih. (ant/dpi)