RUU LLAJ Dibongkar Ulang, Aturan Ojol hingga Platform Digital Masuk Pembahasan DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi V DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) bersama pemerintah.

Pembahasan revisi aturan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dimulai setelah pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada Komisi V DPR dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Pemerintah dalam rapat tersebut diwakili Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara langsung menyerahkan DIM RUU LLAJ kepada Komisi V DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan pembangunan.

Pemerintah Serahkan DIM RUU LLAJ

Dudy mengatakan pemerintah telah melakukan pembahasan dan penyusunan DIM secara intensif sebelum diserahkan kepada DPR. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga.

“Menindaklanjuti RUU inisiatif DPR RI tersebut, pemerintah telah melakukan pembahasan dan penyusunan DIM secara intensif melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga,” kata Dudy sebelum menyerahkan DIM.

Dalam usulan DPR, terdapat sejumlah perubahan substansi dalam RUU LLAJ. Pemerintah kemudian memberikan usulan perubahan dan penambahan pasal melalui DIM yang telah disusun.

Berdasarkan draf RUU LLAJ yang diusulkan DPR, terdapat perubahan terhadap 89 pasal. Selain itu, terdapat 56 pasal baru yang disisipkan dan lima pasal dihapus.

Perubahan juga mencakup struktur pembahasan dalam RUU tersebut, yakni dua judul bab diubah, satu bab baru ditambahkan, serta dua penjelasan pasal mengalami perubahan.

Sementara itu, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap 55 pasal dan penambahan 28 pasal baru dalam revisi UU LLAJ.

Tiga Kementerian Baru Masuk Pembinaan LLAJ

Salah satu poin yang disetujui pemerintah adalah penambahan tiga kementerian sebagai instansi pembina penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketiga kementerian tersebut memiliki bidang tugas yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, serta perkembangan layanan transportasi berbasis digital.

Rinciannya meliputi:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk urusan pendidikan berlalu lintas.

• Kementerian Kesehatan, untuk manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

• Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk menaungi platform digital pada angkutan jalan.

Ketiga kementerian tersebut nantinya bergabung dengan sejumlah instansi yang selama ini telah menjadi pembina dan penyelenggara LLAJ.

Instansi yang tetap terlibat antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Polri.

Dengan demikian, struktur pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ dalam RUU yang tengah dibahas akan melibatkan tiga kementerian tambahan bersama instansi yang sudah ada.

Transportasi Berbasis Aplikasi Ikut Diatur

Perkembangan transportasi berbasis platform digital juga menjadi salah satu materi dalam revisi UU LLAJ.

Pemerintah menyetujui usulan DPR mengenai transportasi berbasis platform digital. Pengaturan tersebut mencakup layanan sewa khusus berbasis aplikasi serta hak dan kewajiban perusahaan aplikasi.

Masuknya transportasi berbasis digital menjadi salah satu perubahan penting dalam revisi UU LLAJ. Hal ini berkaitan dengan perkembangan layanan angkutan jalan yang semakin terintegrasi dengan platform digital.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan DIM yang telah diserahkan pemerintah selanjutnya akan dibahas untuk menyusun materi dan substansi RUU LLAJ.

Panja RUU LLAJ Mulai Dibentuk

Dalam rapat tersebut, Lasarus juga menetapkan pembentukan panitia kerja (panja) penyusunan RUU LLAJ.

Pembentukan panja dilakukan setelah seluruh fraksi partai politik menyerahkan nama anggota secara tertulis. Panja nantinya menjadi bagian dari proses pembahasan materi revisi regulasi tersebut.

Setelah rapat, Lasarus mengatakan jumlah DIM yang diserahkan pemerintah mencapai sekitar 1.200 DIM.

Menurut dia, RUU LLAJ membawa sejumlah perubahan signifikan. Salah satu hal yang membuat pembahasan perlu dilakukan secara hati-hati adalah masuknya pengaturan mengenai angkutan dalam jaringan (daring).

“Target kami paling lama awal tahun depan selesai,” kata Lasarus.

Pembahasan RUU LLAJ selanjutnya akan dilakukan oleh Komisi V DPR bersama pemerintah melalui mekanisme yang telah disiapkan, termasuk pembahasan DIM dan materi substansi oleh panja.