Kaji Mendalam Larangan Bahan Tambahan Produk Tembakau untuk Cegah Rokok Ilegal

“Jangan sampai maksud baik pemerintah untuk mengurangi prevalensi rokok justru menyuburkan rokok ilegal. Kalau (peraturan) hanya menambah jumlah peredaran rokok ilegal, potensi pendapatan pemerintah dari cukai rokok jadi berkurang. Jumlah perokok tetap tinggi, pendapatan negara malah turun,” kata Zainal.

Ia menilai pemerintah perlu lebih jeli dalam membedakan jenis dan fungsi bahan tambahan yang digunakan dalam produk tembakau. Menurut Zainal, tidak seluruh bahan tambahan dapat diperlakukan dengan pendekatan regulasi yang sama. 

Zainal juga menanggapi temuan Litbang Kompas yang menyebut 90 persen responden yang menilai terdapat kemungkinan masyarakat beralih mengonsumsi rokok ilegal apabila rokok dengan varian rasa dilarang. Menurutnya, potensi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan. 

Dampak terhadap peredaran rokok ilegal perlu dihitung secara matang apabila pemerintah menerapkan aturan itu, termasuk potensi dampak kebijakan terhadap penerimaan negara, khususnya dari cukai hasil tembakau (CHT). Karena itu, ia menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan secara menyeluruh, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun keberlangsungan industri, pekerja, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan negara.

Wacana pelarangan bahan tambahan ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). Selama ini, produk tembakau yang beredar telah mengikutiberbagai aturan lain seperti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 18 Tahun 2025 serta standarisasi mutu nasional SNI. 

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPPRI, Henry Najoan, mengatakan hingga kini belum tersedia laboratorium rujukan nasional yang terakreditasi untuk memverifikasi bahan tambahan sebagaimana diatur dalam regulasi. Menurut Henry Najoan, tanpa laboratorium independen, terakreditasi, dan diakui secara internasional, hasil pengujian berpotensi menjadi subjektif dan dapat menimbulkan diskriminasi antarproduk.