- dok. Setpres
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Terjadi Perbaikan Total Arah Ekonomi Kerakyatan
tvOnenews.com, Jakarta – Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo Michael F. Umbas menilai perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan upaya koreksi fundamental serta penataan ulang arah kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Umbas, pemerintah saat ini tengah menggeser pola pertumbuhan yang sebelumnya tidak merata menjadi sistem ekonomi berbasis kerakyatan, kemandirian nasional, serta berlandaskan Pasal 33 UUD 1945.
“Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus menghadirkan kesempatan yang setara bagi rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi,” tegas Umbas di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
- tvOnenews - Julio
Koreksi Pola Pertumbuhan dan Penguatan Hilirisasi
Umbas menjelaskan bahwa langkah koreksi menyasar kebiasaan lama ekonomi nasional yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, konsumsi barang impor, utang luar negeri, dan modal asing.
Melalui orientasi baru, pemerintah menggenjot program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, rumah subsidi, hingga swasembada pangan sebagai penggerak utama ekosistem ekonomi rakyat.
Di sektor industri, penguatan hilirisasi sawit, nikel, batu bara, timah, serta smelterisasi emas dan tembaga dipastikan akan memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri.
- Istimewa
"Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi dan industrialisasi merupakan bagian penting untuk meningkatkan kapasitas nasional," lanjutnya.
Dalam aspek permodalan dan pendapatan negara, Umbas menyoroti pembentukan Danantara serta Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai konsolidator modal BUMN dan pengelolaan SDA nasional.
Langkah ini diperkuat penataan HGU perkebunan serta penindakan hukum atas transfer pricing dan under invoicing.
Tak hanya itu, Umbas juga mengapresiasi terobosan regulasi yang berpihak pada rakyat kecil, salah satunya pengesahan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis digital yang membatasi potongan komisi aplikator maksimal 8 persen.
"Kami, relawan Arus Bawah Prabowo, akan terus mengawal agar koreksi ini berjalan konsisten demi terwujudnya bangsa yang berdaulat secara politik dan mandiri secara ekonomi," pungkas Umbas.