Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Upah Pungut

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan kasus korupsi berupa pemotongan Upah Pungut (UP) atau insentif pajak, serta dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. 

Dalam upaya pendalamannya, KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau akrab disapa Jaro Ade pada Selasa (27/10/2026).

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan TPK terkait pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, hari ini, Selasa (27/10), penyidik melanjutkan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada awak media, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Budi menjelaskan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK kawasan Kuningan, Jakarta 

Menurutnya penyidik turut melakukan pemeriksaan saksi lainnya yakni Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika; Inspektur Daerah Kabupaten Bogor (Kepala Bappenda tahun 2022 s.d 2025), Arif Rahman; Staff Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Bendahara Pengeluaran), Sesilia Windy Gloriana; dan ajudan Bupati Kabupaten Bogor, Gilang Windu.

Diketahui, KPK sedang mengusut dugaan korupsi di Pemkab Bogor menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum. 

Artinya, belum ada pihak yang ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan rasuah berupa pemotongan upah di Pemkab Bogor.

KPK sudah melakukan gelar perkara dalam kasus ini. Hasilnya, terdapat indikasi pemangkasan insentif pegawai Bappenda yang nilainya mencapai Rp17 miliar. KPK menduga pemotongan upah terjadi sejak awal tahun hingga Juli 2026. 

KPK telah menyita Rp1,5 miliar uang tunai yang diduga kuat merupakan setoran paksa dari para pegawai.

KPK saat ini sedang bekerja memetakan aliran uang panas tersebut. Penelusuran tidak hanya berhenti pada aktor lapangan.

Dugaannya, kasus rasuah ini berpotensi menyeret pejabat tinggi di Bogor. Sebab, KPK tengah mengusut kebenaran aliran dana Rp4 miliar yang diduga bermuara ke kantong pimpinan daerah, Bupati Bogor.

Selain itu, KPK juga tengah mengembangkan penyidikan ke ranah pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. 

KPK tengah membidik dugaan penyelewengan proyek, seperti pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) di Dinas Pendidikan.(raa/muu)