Bukan Satukan Rel, Ini Solusi Integrasi Dua Sistem LRT di Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Integrasi fisik antarmoda dinilai menjadi solusi paling realistis untuk menyelaraskan dua jaringan Lintas Raya Terpadu (LRT) yang beroperasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Perbedaan konstruksi, pengelolaan, hingga skema pembiayaan membuat penyatuan jalur kedua layanan tersebut tidak mudah dilakukan.

Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi transportasi publik di Cisarua, Bogor, Sabtu, 7 November 2026. Pegiat transportasi publik Adriansyah Yasin Sulaeman menilai konektivitas antarlayanan perlu diperkuat agar masyarakat lebih mudah berpindah dari satu moda ke moda lainnya.

Menurut Adriansyah, terdapat perbedaan mendasar antara LRT Jabodebek yang dibangun pemerintah pusat dan LRT Jakarta yang dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut membuat integrasi melalui penyatuan rel membutuhkan pertimbangan teknis dan pembiayaan yang tidak sederhana.

"Memang sekarang ada dua layanan LRT yang berbeda di Jakarta. Kalau yang di sini dibangun oleh pemerintah pusat, di LRT yang baru dibuka yang sampai Manggarai dari Kelapa Gading itu LRT yang dibangun langsung oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi memang secara skema pembiayaan, bagaimana mereka disubsidi, itu memang berbeda nih jalurnya. Jadi yang paling memungkinkan kalau dari pendapat kami tentunya adalah integrasi fisik ya," kata Adriansyah.

Sementara itu, Manager of Public Relation LRT Jabodebek Radhitya Mardika menyebut konektivitas dengan transportasi lain sudah diterapkan di sejumlah stasiun. Integrasi tersebut antara lain tersedia di Dukuh Atas, Cikoko, dan Halim.

"LRT Jabodebek hampir seluruh dari 18 stasiun itu telah terintegrasi dengan transportasi lainnya. Contohnya di Dukuh Atas itu sudah pastinya tersambung dengan stasiun KRL, kemudian juga di situ terhubung juga MRT sama Transjakarta. Kemudian stasiun-stasiun lainnya seperti Cikoko yang terhubung dengan KRL di Stasiun Cawang. Kemudian ada juga terhubung dengan Kereta Cepat di Stasiun Halim," ujar Radhitya.

Terkait usulan masyarakat untuk memperpanjang jaringan LRT hingga Bogor, Radhitya mengatakan masukan tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan. Namun, penentuan jalur baru harus melalui kajian menyeluruh, termasuk kesesuaian tata ruang dan kebutuhan transportasi di daerah yang dilintasi.

"Memang saran atau masukan dari masyarakat, khususnya di wilayah Jabodebek ataupun pengguna LRT itu pasti akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi KAI maupun juga nanti kita sampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Namun di sisi lain juga pasti mereka juga akan mengadakan semacam konsultan, bagaimana dengan tata kota, kemudian juga dengan pemerintah daerah setempat, apakah titik-titik tersebut pas untuk tol atau mungkin bisa digeser ke titik transportasi massal lainnya, ya," ucap Radhitya.

Adriansyah menilai pengembangan transportasi publik tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola layanan dibutuhkan agar setiap jaringan transportasi memiliki keterhubungan yang jelas.

"LRT Jabodebek sebagai sebuah perintis transportasi sudah cukup berjasa mengubah paradigma dan mobilitas banyak orang, termasuk saya, yang tinggalnya di Bekasi. Jadi memang kita harus mendukung segala bentuk perkembangan yang ada, baik di LRT Jabodebek maupun sistem transportasi umum yang lebih besar lagi di Jakarta," kata Adriansyah.

Dengan kondisi tersebut, integrasi fisik menjadi salah satu pekerjaan penting dalam pengembangan transportasi perkotaan. Kemudahan akses ant stasiun, fasilitas penyeberangan, serta jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar masyarakat tidak kesulitan saat berganti moda.

Rencana pengembangan jaringan menuju sejumlah simpul transportasi juga perlu diselaraskan dengan tata ruang wilayah. Tanpa koordinasi antarpengelola dan pemerintah daerah, perluasan layanan berisiko menimbulkan tumpang tindih rute serta tidak menjawab kebutuhan perjalanan masyarakat.