Segera Cair, Begini Cara Cek BSU 2026 Rp900 Ribu Lewat BPJS Ketenagakerjaan dan JMO

Saat ini, laman resmi BSU Kemnaker telah memuat informasi mengenai persyaratan penerima dan menyediakan bagian pengecekan NIK. Namun, pemerintah menyatakan mekanisme pemeriksaan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi.

Oleh sebab itu, pekerja sebaiknya tidak menganggap prosedur pengecekan pada program tahun sebelumnya otomatis berlaku untuk BSU 2026. Ikuti petunjuk yang muncul di portal resmi ketika layanan pemeriksaan telah dibuka.

Apakah Bisa Cek BSU 2026 Lewat BPJS Ketenagakerjaan dan Aplikasi JMO?

Selain melalui Kemnaker, pekerja juga dapat memantau informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui layanan resmi lembaga tersebut, termasuk aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Namun, perlu dibedakan antara pemeriksaan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pemeriksaan penetapan penerima BSU. 

Data calon penerima bantuan memang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, tetapi hal itu tidak berarti seluruh fitur pemeriksaan pada situs atau aplikasi BPJS otomatis menjadi kanal resmi pengecekan BSU 2026.

Informasi mengenai penggunaan menu khusus BSU pada JMO maupun formulir pemeriksaan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan perlu menunggu konfirmasi resmi.

Pekerja sebaiknya tidak memasukkan data pribadi melalui halaman yang belum dipastikan sebagai layanan pemeriksaan BSU 2026.

Untuk sementara, pengecekan informasi program dapat dilakukan melalui portal Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id.

Pekerja juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630.

Syarat Penerima BSU 2026 Rp900 Ribu

Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan subsidi upah. Mengacu pada ketentuan Kemnaker, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2026.

Berikut persyaratannya:

Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.

Memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing apabila nilainya lebih tinggi.

Diprioritaskan bukan penerima PKH, yakni pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU.

Bukan ASN, TNI, maupun Polri.

Khusus mengenai batas penghasilan, upah yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.