Facebook, Rohingya, dan Perang Melawan Ujaran Kebencian

Bahkan muncul gugatan menghebohkan yang baru-baru ini diajukan para pengacara yang mewakili pengungsi Rohingya yang menuntut Facebook membayar ganti rugi 150 miliar dolar AS (Rp2.146 triliun) karena tidak berusaha menghentikan ujaran kebencian yang disebarkan junta militer Myanmar dan para pendukungnya kepada minoritas Rohingya.

Sebenarnya sudah bertahun-tahun FB diselidiki atas perannya dalam menyumbang kekerasan etnis dan agama di Myanmar. Baru setelah pembocoran dokumen internal Facebook oleh Frances Haugen, persoalan itu berubah terang benderang. Haugen menyebut FB sebenarnya masih bermasalah dalam mendefinisikan dan memoderasi ujaran kebencian dan misinformasi di Myanmar.

Cacat ini lalu dimanfaatkan oleh aktor-aktor jahat di balik kudeta militer 1 Februari tahun ini yang memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di seantero Myanmar.

Tim pengacara Rohingya menggugat FB, tepatnya kepada induknya Meta Platform Inc yang baru Oktober 2021 dibentuk, di California di mana raksasa media sosial ini berkantor pusat. Mereka menuding Facebook turut menyebarkan ujaran kebencian, misinformasi dan hasutan untuk melakukan kekerasan yang berujung genosida Rohingya.

Akibat hasutan itu, pada 2017 kampung-kampung Rohingya di Myanmar dibumihanguskan, lebih dari 10 ribu warga Rohingya dibunuh, ratusan ribu lainnya menjadi sasaran kekerasan fisik, dan satu juta orang lainnya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.

Setahun setelah genosida itu, para pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyelidiki genosida Rohingya menyebut Facebook berperan besar dalam menyebarkan ujaran kebencian.

Para pengacara yang mewakili Rohingya itu menyebut algoritme Facebook telah mengamplifikasi atau mengembangbiakkan ujaran kebencian kepada Rohingya ketika saat bersamaan Facebook tidak mau merekrut moderator dan pemeriksa fakta yang memahami bahasa setempat atau situasi politik setempat.