Waket DPD RI Sebut Parpol Gagal Melakukan Regenerasi dan Edukasi Politik

Jakarta - Perdebatan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold masih menjadi perdebatan elit dan diskursus publik yang menarik. Hal ini terbukti dengan banyaknya pihak yang mengajukan  Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 222 UU Pemilu 17 tahun 2017. 

Menariknya, pihak yang melakukan Judicial Review bukan hanya berasal dari civil society dan akademisi atau ahli hukum, tapi juga dari kader partai politik. Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD  RI) Sultan B Najamudin menjadi salah satu senator yang paling lantang menyuarakan pentingnya merevisi UU Pemilu yang cenderung eksklusif dan tidak demokratis itu. 

"Hegemoni politik yang tidak relevan dengan semangat demokrasi ini harus kita akhiri. Bahwa benar konstitusi mensyaratkan partai politik sebagai kendaraan politik capres, tapi Parpol tidak bisa mengklaim menjadi pihak yang paling baik dan paling berjasa dalam membangun demokrasi", tegas mantan wakil Gubernur Bengkulu itu melalui pesan singkat pada Jum'at (17/12).

Menurutnya, Presidential Threshold 20% merupakan wujud diskriminasi politik terhadap partai politik tertentu. Serta menegasikan realitas demografi Indonesia yang sangat besar ini. Tidak adil jika rakyat  yang berjumlah 270 juta jiwa ini hanya disuguhi dengan dua pilihan capres yang  merupakan hasil skenario politik elit.

"Partai politik seharusnya menjadi pihak yang paling dirugikan dengan ketentuan ini. Karena setiap partai tentu memiliki visi dan platform politik yang berbeda. Namun karena partai cenderung pragmatis dan tidak ideologis, maka hal ini menjadi lumrah", kritiknya.

Akibatnya, ungkap Sultan, Parpol kehilangan perannya dalam melahirkan calon pemimpin. Kalapun ada Calon presidennya itu-itu saja. Parpol gagal meregenerasi sel-sel kepemimpinan bangsa, berikut tugas edukasi politik nya bagi masyarakat. Karena parpol lebih memilih berkoalisi dengan pemerintah, tambahnya, akibatnya landscape demokrasi kita menjadi kering. Buktinya indeks demokrasi Indonesia sejak 2020 menempati titik terendahnya sejak reformasi. Bahkan indeks demokrasi kita kalah dari Timor Leste. 

"Artinya, parpol yang seharusnya melahirkan politisi-politisi yang ideal bagi demokrasi justru mencari aman di ruang kekuasaan. Bahkan ketua umum partai bersedia menjadi pembantu presiden. Akibatnya Demokrasi kita terkesan hanya melahirkan politisi, bukan negarawan", kata Sultan