Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ikut merespons keputusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden 20 persen di kursi DPR.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku terkejut dengan keputusan MK yang hapus syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) katanya...
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan presidential threshold atau ambang batas minimal 20 persen dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden memberikan angin segar bagi demokrasi
Empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta menghormati dua hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) yang punya pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap amar Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.
Empat mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkap cerita dibalik permohonan gugatan Presidential Threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Pasal tersebut berkaitan dengan masa cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya sebagai petahana calon gubernur, bupati, atau wali kota.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengaku terkejut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas minimal pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).
Hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh mendidih sebelum pertarungan Pilpres 2024 kaitan syarat presidential threshold.
MK baru saja mengabulkan gugatan Perludem mengenai ambang batas parlemen empat persen menjadi diatur ulang. Hidayat Nur Wahid pun turut menanggapi hal ini.