Catatan Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Negara Kembali Kuasai Hutan

Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai sektor perkebunan dan pertambangan, yaitu seluas 6.206.212,14 hektare pada sektor perkebunan dan 14.633,79 hektare pada sektor pertambangan.

Deretan angka-angka itu tentu bukan sekadar statistik semata. Luas kawasan hutan berhasil ditertibkan dan dikuasai kembali oleh negara tersebut setara dengan delapan kali luas Pulau Bali.

Karena itu, boleh jadi ini merupakan operasi penertiban kawasan hutan terbesar dan tercepat dalam sejarah negara Indonesia modern.

Kalau melihat lebih jauh bagaimana desain Satgas PKH memang tampak jelas bila ia menandai perubahan cara negara untuk menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan.

Lintas pemangku kepentingan mulai dari Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga kementerian teknis disatukan dalam satu payung komando nasional.

Karena itu, upaya penertiban kali ini tidak lagi bersifat administratif dan sektoral semata, tapi menggabungkan daya paksa hukum, kontrol lapangan, dan konversi pelanggaran sekaligus untuk menjadi penerimaan negara.

Hasil yang dituai pun jauh lebih konkret, sesuatu yang selama bertahun-tahun dianggap “mustahil” dapat terjadi dalam hitungan bulan saja.

Satu hal yang patut digarisbawahi juga sasaran operasi ini bukan rakyat kecil, melainkan korporasi-korporasi besar yang melakukan pelanggaran struktural.

Realitas ini sekaligus mematahkan narasi yang berkembang selama ini, penertiban kawasan hutan identik dengan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Justru sebaliknya negara kini berani menyentuh para pelaku dengan daya rusak besar.

Di luar isu lingkungan, makna terbesar dari operasi Satgas PKH ini terletak pada soal kedaulatan negara atas ruang.

Selama ini, permasalahan di kawasan hutan selalu dipandang sebagai beban lantaran sangat terkait dengan konflik sosial, biaya pengawasan, dan tekanan internasional.

Namun, Satgas PKH telah membalik paradigma tersebut. Lahan ilegal diubah menjadi aset negara, pelanggaran menjadi penerimaan negara, dan penertiban menjadi instrumen state-building.

Apakah dengan semua ini berarti Presiden Prabowo adalah seorang aktivis lingkungan? Mungkin tidak dalam terminologi pengertian umum selama ini, tapi justru di sana letak signifikansi.