news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026).
Sumber :
  • Tangkapan layar

UU Perampasan Aset: Capaian Penting Legislasi yang Patut Diapresiasi

Persetujuan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak ..
Kamis, 19 November 2026 - 16:15 WIB
Reporter:
Editor :

Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan membangun sistem hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menjawab Perkembangan Kejahatan Modern

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).
Sumber :
  • Bagus Ahmad Rizaldi-Antara

Aspek menarik lainnya dari pembahasan RUU Perampasan Aset adalah perluasan perhatian terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Kejahatan seperti investasi bodong, penipuan keuangan digital, dan berbagai praktik penggelapan berbasis teknologi telah menjadi persoalan serius dalam perkembangan ekonomi modern.

Tidak sedikit masyarakat kehilangan tabungan, dana pendidikan, bahkan seluruh hasil kerja mereka akibat praktik kejahatan tersebut.

Karena itu, pengaturan perampasan aset yang juga menjangkau tindak pidana semacam ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah berupaya merespons perubahan karakter kejahatan yang semakin kompleks.

Kebijakan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Negara tidak boleh tertinggal ketika modus kejahatan terus berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem keuangan.

Dalam konteks ini, RUU Perampasan Aset memiliki relevansi yang lebih luas daripada sekadar pemberantasan korupsi. Regulasi tersebut berpotensi memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan banyak korban.

Profesionalisme Pengelolaan Aset Menjadi Kunci

Hal lain yang patut diapresiasi adalah perhatian terhadap tata kelola aset hasil tindak pidana.

Pengaturan mengenai penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memikirkan proses perampasan, tetapi juga bagaimana aset tersebut dikelola secara profesional dan akuntabel.

Ini merupakan aspek yang sangat penting.

Aset yang berhasil dirampas tidak boleh justru kehilangan nilai ekonomi akibat lemahnya pengelolaan. Negara membutuhkan mekanisme yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan agar nilai aset tetap terjaga dan pemanfaatannya memberikan manfaat optimal.

Pengelolaan aset yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Namun, penguatan kewenangan negara harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, mekanisme pengawasan, dan jaminan proses hukum yang adil.

Perampasan aset harus diarahkan kepada hasil tindak pidana, bukan menjadi instrumen yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Dengan keseimbangan tersebut, undang-undang ini nantinya dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang kuat sekaligus memiliki legitimasi publik.

Berita Terkait

1
2
3 4 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral