- Tangkapan layar
UU Perampasan Aset: Capaian Penting Legislasi yang Patut Diapresiasi
- ANTARA/HO-DPR
Capaian Legislasi yang Perlu Dilanjutkan
Keberhasilan menyelesaikan pembahasan tingkat I sebelum tenggat waktu merupakan sinyal positif bagi kinerja legislasi nasional.
Selama ini, publik sering menilai keberhasilan DPR melalui jumlah undang-undang yang dihasilkan. Padahal, efektivitas legislasi juga perlu dilihat dari kemampuan menentukan prioritas, membangun kesepakatan, menyelesaikan pembahasan secara tepat waktu, dan menghasilkan regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Persetujuan seluruh fraksi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset memperlihatkan adanya titik temu politik terhadap pentingnya penguatan instrumen pemberantasan kejahatan.
Kesepahaman tersebut merupakan modal penting untuk memastikan agenda reformasi hukum tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan politik.
Kita perlu mengapresiasi kerja Komisi III DPR RI dan pemerintah yang telah membawa pembahasan RUU ini sampai pada tahap persetujuan tingkat I. Penyelesaian lebih cepat dari target merupakan capaian yang layak dicatat sebagai contoh positif produktivitas legislasi.
Meski demikian, keberhasilan ini tetap harus dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna dan persiapan implementasi yang matang.
Pengesahan undang-undang nantinya bukanlah akhir dari pekerjaan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan seluruh ketentuannya dapat dijalankan secara efektif.
Pemerintah perlu menyiapkan perangkat pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraparat penegak hukum, serta sistem pengawasan yang memadai.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan undang-undang yang selesai dibahas dengan cepat, tetapi juga undang-undang yang mampu menghadirkan keadilan.
Harapan bagi Reformasi Hukum Nasional
Kemajuan pembahasan RUU Perampasan Aset memberikan optimisme bahwa reformasi hukum Indonesia dapat bergerak lebih cepat melalui kerja sama yang konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa ketika sebuah agenda ditempatkan sebagai prioritas bersama, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih efektif.
Sudah saatnya keberhasilan legislasi tidak hanya dilihat sebagai pencapaian administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola negara.
RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi, meningkatkan pemulihan kerugian negara, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat korban kejahatan.