Pantas Timnas Indonesia Susah Dapat Pelatih Top Baru, Media Vietnam Sebut Alasannya Bukan soal Uang Apalagi Fasilitas, tapi...

tvOnenews.com - Polemik soal siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia rupanya menarik perhatian media luar negeri.

Salah satu yang paling vokal adalah VNExpress, media olahraga asal Vietnam, yang menyoroti penyebab utama mengapa PSSI masih kesulitan merekrut pelatih baru setelah pemecatan Patrick Kluivert.

Namun, menariknya, VNExpress menilai bahwa bukan masalah uang atau reputasi yang membuat Indonesia susah mencari pelatih. Melainkan, justru suporter sendiri yang menjadi hambatan terbesar.

Dalam laporannya yang berjudul “Tim Indonesia kesulitan merekrut pelatih karena suporter,” VNExpress menyoroti bahwa PSSI kini sangat berhati-hati dalam menentukan sosok pengganti Kluivert.

"(PSSI) berhati-hati dalam mencari pelatih baru untuk menggantikan Patrick Kluivert, karena ekstremisme para penggemar," kata vnexpress.

VNExpress bahkan menyinggung pernyataan Presiden PSSI, Erick Thohir, yang mengakui bahwa dunia kini sedang memperhatikan Indonesia bukan hanya dari sisi prestasi, tetapi juga dari perilaku para pendukungnya di media sosial.

Dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 24 Oktober 2025, Erick Thohir menegaskan bahwa saat ini PSSI belum menghubungi calon pelatih mana pun.

“Kami belum menghubungi calon pelatih mana pun. Prioritas PSSI saat ini adalah berusaha menjaga persepsi di dunia sepak bola global bahwa Indonesia bukanlah negara yang digambarkan,” ujar Thohir, dikutip VNExpress.

Erick menyebut bahwa berbagai insiden serangan terhadap pemain, pelatih, bahkan wasit di media sosial selama Kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menimbulkan kesan buruk di mata dunia.

Situasi ini membuat banyak pelatih asing ragu untuk menerima tawaran dari Indonesia, lantaran khawatir menghadapi tekanan ekstrem dari publik.

Lebih lanjut, Erick menyerukan agar para suporter Indonesia bisa bersatu dan mendukung tim nasional secara positif.

Ia menegaskan bahwa kritik tetap boleh dilakukan, tetapi tidak boleh berubah menjadi “kekerasan siber” yang merusak citra bangsa sendiri.