Langkah Jokowi Undang Ketua Umum Parpol ke Istana Tuai Berbagai Reaksi

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah Presiden Joko Widodo yang bermanuver bahas Pilpres dengan sejumlah ketua umum parpol pendukungnya di Istana Merdeka mendapatkan kritikan keras dari oposisi.

PKS bahkan menduga langkah presiden dengan para ketua umum parpol pendukungnya itu sebagai langkah untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan.

Langkah Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di sana Merdeka Selasa Pekan lalu menuai kontroversi.

Pasalnya dengan dalih mengumpulkan partai pendukung pemerintah Jokowi justru tidak melibatkan Partai Nasdem.

Presiden Joko Widodo bahkan menjelaskan Nasdem memang tidak diundang karena sudah berbeda haluan.

Politisi PKS Mardani Ali Sera, menyebut langkah Jokowi mengumpulkan 6 ketemu parpol sebagai langkah untuk mencegah Anies Baswedan.

“Publik akan menilai ini ada hubungannya, karena Nasdem nggak ada. Kalau ada Nasdem kita tidak bisa buruk sangka itu memang konsolidasi biasa Pak Jokowi dengan partai-partai koalisi. Tapi kalau kondisi sekarang jadi kelihatan bahwa ini adalah konsolidasi untuk 2024 dalam tanda kutip biar menjaga blok yang bisa menghalangi Anies,” tutur Ali Sera.

Senada dengan PKS, Demokrat juga angkat bicara. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra Partai mengatakan Presiden Jokowi dinilainya tak bisa membedakan kepentingan pribadi dengan negara.

“Sangat menyedihkan sebenarnya kita melihat bagaimana bapak Presiden Joko Widodo melakukan pembicaraan politik secara terang-terangan terkait rancang bangun dan strategi koalisi untuk kemenangan Pilpres 2024 di istana. Pada lisan ini harusnya untuklah kepentingan semua bukan hanya untuk kepentingan satu dua pihak atau golongannya saja. Presiden seharusnya bisa memahami ini, mengerti adanya etika yang harus dijaga, adanya batasan-batasan yang harus dijaga oleh kepala negara dan kepala pemerintahan, ukan sekedar berlindung di balik aturan yang ada, yang sangat kami sesalkan secara terang-terangan mengakui bahwa perbincangan yang dilakukan istana itu adalah mengenai rencana dan strategi koalisi terkait Pilpres 2024,” ucap Herzaky.(awy)