Jawaban Santai TKN Prabowo Saat Disinggung Isu Soal HAM

Jakarta, tvOnenews.com - Ketiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024 akan melangsungkan debat perdana pada Selasa (12/12/2023) malam ini. Salah satu topik debat yang diangkat pada malam ini adalah mengenai isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo mengaku heran dengan pihak yang selalu mengaitkan Prabowo dengan isu pelanggaran HAM.  

Dia menyebutkan setiap 5 tahun sekali isu itu selalu dihembuskan oleh sekelompok orang.

Haashim menegaskan saat ini Prabowo Subianto juga telah siap untuk mengikuti debat perdana Pilpres 2024 yang mengangkat tema soal Pemerintahan, hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.

Pihak TKN dan sejumlah aktivis pun mengklaim Prabowo bersih dari pelanggaran HAM berat masa lalu.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa pernyataan itu "menyesatkan fakta" dan menyakiti korban serta keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil pun mengecam pernyataan bahwa isu penculikan dan penghilangan paksa sebagai isu lima tahunan yang disuarakan ketika Prabowo hendak mencalonkan diri di pemilu.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Prabowo Subianto membuktikan diri di pengadilan jika mengaku bersih dari pelanggaran HAM.

Koalisi Masyarakat Sipil merujuk sejumlah dokumen dan rekomendasi yang disebut cukup untuk meminta pertanggungjawaban Prabowo di pengadilan.

Dokumen-dokumen tersebut di antaranya adalah hasil penyelidikan Komnas HAM yang menetapkan penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kemudian Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (Keputusan DKP) No: KEP/03/VIII/1998/DKP tentang rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto karena terbukti memerintahkan penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. (awy)