Mendagri: Kebijakan WFH Pasca Lebaran Masih Tunggu Keputusan Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan rencana penerapan work from home (WFH) pasca Lebaran telah dibahas dalam rapat lintas kementerian. 

Namun, pemerintah sepakat penyampaian resmi kebijakan tersebut akan dilakukan dalam satu suara setelah keputusan Presiden ditetapkan.

Tito menjelaskan rapat pembahasan berlangsung selama sekitar tiga hingga empat jam. Dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian memberikan masukan terkait kemungkinan penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara.

Meski demikian, Tito menegaskan dirinya tidak berwenang menyampaikan keputusan final kepada publik.

Pemerintah masih menunggu arahan apakah pengumuman akan disampaikan oleh Menteri Koordinator PMK, Menteri bidang ekonomi, atau pihak Istana.

Terkait efektivitas kebijakan WFH, Tito menilai pemerintah memiliki pengalaman sebelumnya saat pandemi COVID-19. Saat itu, sistem kerja fleksibel bahkan sempat diterapkan dengan komposisi work from office hanya sekitar 25 persen dan dinilai tetap berjalan dengan baik.

Menurutnya, penerapan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat maupun daerah disebut sudah memiliki pengalaman dan kesiapan dalam menerapkan sistem kerja fleksibel.

Tito juga menyebut pemerintah daerah akan diberikan penjelasan lebih lanjut, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat. Hal tersebut dilakukan agar kebijakan dapat berjalan seragam jika nantinya resmi diterapkan.