Hasil Pertemuan DPR, Menteri dan BUMN, Anggaran Transportasi Perintis Ditambah

Jakarta, tvOnenews.com - DPR memanggil Menteri Perhubungan bersama pimpinan BUMN sektor transportasi menyusul laporan krisis dana subsidi operasional kapal perintis yang dikhawatirkan mengganggu konektivitas masyarakat di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati penambahan anggaran guna memastikan layanan transportasi penyeberangan perintis tetap berjalan. Kapal perintis dinilai memiliki peran vital sebagai sarana transportasi masyarakat sekaligus distribusi logistik di daerah terpencil.

DPR menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar untuk PT ASDP Indonesia Ferry dan sekitar Rp70 miliar untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) guna memenuhi kebutuhan operasional transportasi perintis.

Selain itu, DPR juga memberikan persetujuan prinsip terhadap usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diajukan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan bersama Direktorat Jenderal Anggaran akan menyusun rincian teknis kebutuhan anggaran tersebut.

Usulan ABT tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan transportasi pada sisa semester II tahun anggaran 2026.

Tambahan anggaran diharapkan dapat menjaga keberlanjutan layanan transportasi perintis sehingga konektivitas masyarakat di wilayah terluar tetap terjamin.