AS Lepas Kepemimpinan Misi Bantuan NATO untuk Ukraina, Kenapa?
Jakarta, tvOnenews.com - Media pemerintah Iran melaporkan otoritas Teheran menghindari publikasi rekaman suara Pemimpin Tertinggi Iran Motjaba Khamenei karena khawatir file audio tersebut dapat dimanfaatkan badan intelijen asing untuk melacak lokasinya.
Harian Al-Mashari yang berafiliasi dengan Pemerintah Kota Teheran menyebut kekhawatiran itu menjadi alasan tidak adanya rekaman audio terbaru Khamenei yang dipublikasikan melalui kanal resmi.
Media tersebut menjelaskan sedikitnya lima metode yang dinilai dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi seseorang melalui rekaman suara.
Pertama, karakteristik akustik setiap ruangan dinilai memiliki pola unik yang dapat membantu mengidentifikasi lokasi perekaman.
Kedua, gangguan pada jaringan listrik yang terekam dalam audio disebut dapat mengungkap waktu perekaman hingga area jaringan listrik yang digunakan.
Selain itu, setiap mikrofon atau perangkat perekam juga memiliki "sidik jari digital" yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang dipakai. Suara latar dari sistem ventilasi, generator, pendingin ruangan, maupun peralatan teknis lainnya juga dinilai dapat menjadi petunjuk lokasi.
Media tersebut juga menyebut analisis resonansi suara memungkinkan identifikasi kondisi fisik pembicara, mulai dari pola pernapasan, jeda berbicara, detak jantung, hingga tingkat stres.
Laporan The Times yang dikutip Firstpost menyebut badan intelijen Amerika Serikat (CIA) dan Israel (Mossad) mengalami kesulitan melacak keberadaan Khamenei karena pemimpin tertinggi Iran itu menerapkan pengamanan sangat ketat dan menghindari komunikasi digital.
Di sisi lain,di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dilaporkan meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan kembali rencana serangan militer besar terhadap Iran.
Menurut laporan The Jerusalem Post, dalam percakapan telepon pada 1 Agustus 2026, MBS menekankan pentingnya jalur diplomasi guna mencegah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan Arab Saudi meminta penjelasan mengenai opsi militer yang sedang disiapkan Washington sekaligus mendesak agar serangan besar tidak dilanjutkan karena dikhawatirkan memicu konflik regional yang lebih luas.
Gedung Putih maupun Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington belum memberikan komentar terkait laporan tersebut.
Selain Arab Saudi, sejumlah negara lain seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan juga disebut meminta Amerika Serikat menghindari langkah yang dapat memperburuk situasi.
Sementara itu, Axios melaporkan pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran pada Sabtu menghasilkan sejumlah kemajuan meski belum mencapai kesepakatan final.
Di sisi lain, analis militer Kolonel Nidal Abu Zaid kepada Al Jazeera menilai pergerakan militer Amerika Serikat menunjukkan kesiapan menghadapi kemungkinan eskalasi baru dengan Iran.
Menurutnya, Washington telah memindahkan sebagian personel dari Kuwait, Erbil, dan Bahrain ke sejumlah pangkalan strategis, sementara dua kapal induk Amerika Serikat masih berada di kawasan Timur Tengah.
Amerika Serikat juga disebut memperkuat sistem pertahanan rudal Aegis, sedangkan Iran dilaporkan memindahkan sebagian sistem rudalnya ke wilayah timur serta menyebarkan kembali pasukan Garda Revolusi untuk memperkuat pertahanan.
Abu Zaid menilai unggahan Trump yang menampilkan pesawat tempur siluman F-22 Raptor di media sosial merupakan sinyal politik sekaligus militer. Ia memperkirakan jet tempur F-22, F/A-18, hingga pembom strategis B-1 Lancer berpotensi digunakan apabila Washington melancarkan operasi militer baru terhadap Iran.
Sementara itu, Presiden Donald Trump kemudian menyatakan pemerintahannya menunda rencana serangan baru terhadap Iran untuk memberikan ruang bagi proses diplomasi yang bertujuan menghentikan program nuklir Teheran sekaligus membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Trump mengatakan keputusan tersebut diambil setelah menerima permintaan dari Iran dan sejumlah negara di kawasan agar ketegangan segera diredakan.
Kantor Berita Resmi Iran (IRNA) melaporkan pembicaraan antara Iran dan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz telah memasuki tahap akhir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut negosiasi terus menunjukkan perkembangan positif.
Selama beberapa bulan terakhir Trump berulang kali mengancam akan meningkatkan operasi militer terhadap Iran bersama Israel. Namun rencana tersebut beberapa kali ditunda demi memberi kesempatan bagi jalur diplomasi.
Konflik yang berlangsung sejak akhir Februari telah mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas alam cair dunia. Gangguan tersebut turut memicu kenaikan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara.
Di dalam negeri, Trump juga menghadapi tekanan politik yang semakin besar. Sejumlah anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat mendukung resolusi yang meminta Presiden menghentikan operasi militer atau memperoleh persetujuan Kongres sebelum melanjutkan perang.
Dengan pemilu paruh waktu yang semakin dekat, kebijakan Trump terhadap Iran diperkirakan menjadi salah satu isu utama yang memengaruhi dukungan terhadap Partai Republik.