Butuh Hampir 500 Triliun, Mendesakkah Ibu Kota Baru?

Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi baru Ibu Kota. Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota ini akan menelan biaya hingga Rp466 triliun.

Pembangunan ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser, Kalimantan Timur mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak, termasuk partai politik yang tidak berkoalisi dengan pemerintah. Salah satu alasan penolakan itu karena pemerintah tak menjelaskan secara rinci ke publik tentang pemindahan Ibu Kota yang pastinya memakan biaya yang sangat besar.

Sementara itu, sebagai partai politik yang memiliki hak untuk mengawasi dan bertanya soal penyelenggaraan negara, PKS menilai hingga kini belum pernah ada penjelasan atau paparan yang rinci mengenai alasan serta konsekuensi berupa manfaat dan risiko dari pemindahan Ibu Kota negara. Tak hanya itu, penyusunan naskah akademik di Ibu Kota baru juga tak melibatkan banyak partisipasi masyarakat.

Rencana pelaksanaan proyek beranggaran fantastis ini minim diskusi publik sehingga muncul pro dan kontra dari berbagai kalangan termasuk para pakar. Pada bulan September 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan Ibu Kota negara yang baru.

Pembiayaan dibagi menjadi tiga sumber yaitu Rp89,4 triliun atau 19,2 persen dibiayai melalui kas negara atau APBN. Sedangkan sebanyak Rp253,4 triliun atau 54,4 persen melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU serta Rp123,2 triliun atau 26,4 persen dari pendanaan swasta.

Anggaran dari APBN diantaranya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI-Polri. Sedangkan anggaran dari swasta membangun Ibu Kota baru diantaranya akan digunakan untuk pembangunan perumahan umum, perguruan tinggi serta sarana kesehatan. 

Selanjutnya anggaran dari KPBU dalam rangka membangun ibukota baru diantaranya akan digunakan untuk pembangunan gedung eksekutif legislatif dan yudikatif. Terkait besarnya anggaran untuk pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur pada bulan Juli tahun ini Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro pernah mengatakan bahwa persoalan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri. (adh)