Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, Nadiem: Kami Takut Ini Jadi Budaya

Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) resmi mengesahkan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan ini diluncurkan secara daring pada hari Jumat, 12 November kemarin dimana Kemendikbud Ristek ini berjuang untuk mengentaskan tiga dosa besar dalam dunia pendidikan yakni perundungan, intoleransi, dan juga kekerasan seksual.

Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim mengaku hal ini menjadi perhatian serius institusinya karena semenjak duduk menjadi menteri, ia kerap mendengar laporan mengenai kasus kekerasan seksual. Laporan tersebut terkonfirmasi juga dari riset internal maupun dari Komnas Perempuan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan mayoritas terdapat di lingkungan perguruan tinggi. Mirisnya, kasus-kasus tersebut sebagian besar tidak dilaporkan ke penegak hukum.

"Ini adalah fenomena gunung es yang nggak bisa kita biarkan saja. Karena ketakutan kami adalah ini akan menjadi suatu budaya bahwa kekerasan seksual ini ditolerir gitu di dalam lingkungan kampus. Dampaknya luar biasa bahkan. Dampaknya adalah banyak anak-anak yang putus sekolah karena ini traumanya mereka seumur hidup," sebut Mendikbud.

Program Kampus Merdeka yang ia gagas tak akan dapat berjalan tanpa melindungi hak-hak dasar atas keamanan dan perlindungan terhadap sivitas akademika.

"(sebelumnya) tidak ada perlindungan sama sekali bagi para korban. Korbannyapun menjadi korban beberapa kali lipat, dia menjadi korban dari pelaku, sehabis itu dia dituduh oleh masyarakat, komunitas, lalu institusinya tidak melindungi dia, privasinya dia tidak diamankan. Jadi ada luar biasa banyaknya sanksi-sanksi terhadap korban. Jadi korban itu menjadi korban beberapa kali lagi. Sedih sekali ceritanya," ungkapnya.