- Kolase
Iuran Hanya Rp16.000, Sherly Tjoanda Ajak Petani hingga Nelayan Daftar BPJS Ketenagakerjaan
tvOnenews.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terus memperkuat komitmennya dalam melindungi masyarakat melalui jaring pengaman ekonomi.
Sherly menekankan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal krusial, khususnya bagi para pekerja di sektor informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
Menurut Sherly, manfaat yang didapat dari program perlindungan ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan iuran yang relatif terjangkau.
Hanya dengan menyisihkan sekitar Rp16.800 hingga Rp18 ribu per bulan—atau sekitar Rp200 ribu per tahun—masyarakat sudah bisa mengamankan masa depan dari risiko kerja yang tak terduga.
“Dengan Rp200 ribu per tahun lewat BPJS Ketenagakerjaan itu, banyak risiko-risiko yang tidak bisa kita prediksi itu bisa ada safety net ekonomi,” ujar Sherly saat memberikan keterangan kepada media di Bela Hotel, Kamis (7/5/2026).
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Sherly membagikan kisah nyata yang menyentuh di Maluku Utara, di mana manfaat program ini telah dirasakan langsung oleh warga.
Ia mencontohkan seorang nelayan yang baru terdaftar selama satu bulan melalui program bantuan pemerintah daerah, namun harus mengalami musibah kecelakaan kerja.
Meski masa kepesertaannya sangat singkat, keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan hak mereka berupa santunan dengan nilai yang sangat fantastis.
“Kayak contoh kemarin 2025, ketika program kita memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, mereka baru ikut satu bulan kemudian ada kecelakaan, itu lumayan, hampir Rp200-an juta ke keluarga yang ditinggalkan,” jelasnya.
Kendati demikian, Sherly mengakui tantangan terbesar saat ini adalah memberikan pemahaman kepada pekerja informal yang kesadarannya masih tergolong rendah.
Saat ini, kepesertaan sektor informal di Maluku Utara baru menyentuh angka 32 persen.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri mencatat progres yang positif. Jika pada tahun 2025 capaian total kepesertaan mencapai 57 persen, maka di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda, Pemprov menargetkan angka tersebut melonjak hingga 68 persen pada tahun 2026.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memperluas jangkauan perlindungan bagi pekerja rentan agar semakin banyak masyarakat Maluku Utara yang memiliki ketahanan ekonomi saat menghadapi musibah.