USU Gelar ICoPOF 2026, Perkuat Kolaborasi Global untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga

Medan, tvOnenews.com - Universitas Sumatera Utara (USU) bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menyelenggarakan The 1st International Conference on Population and Family Development (ICoPoF) 2026 di Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (16/7).

Mengusung tema “Strengthening Population and Family Development to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)”, konferensi internasional ini menjadi forum strategis yang mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, praktisi, serta mitra internasional. Forum ini bertujuan memperkuat sinergi antara hasil riset dan kebijakan pembangunan kependudukan serta pembangunan keluarga berbasis bukti (evidence-based policy).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., bersama Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono, Ph.D., serta Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

Dalam sambutannya, Rektor USU menegaskan bahwa tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas disiplin, lintas sektor, dan lintas negara.

“ICoPoF 2026 menjadi wadah penting untuk mempertemukan peneliti, pembuat kebijakan, praktisi, dan mitra internasional dalam memperkuat kolaborasi yang berkontribusi terhadap kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga berbasis bukti. Menghadapi transisi demografi yang semakin kompleks memerlukan kebijakan yang didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat,” ujar Prof. Muryanto Amin.

Sementara itu, Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono, Ph.D., menyampaikan bahwa konferensi ini memiliki peran strategis dalam menyelaraskan pemikiran akademik dengan arah pembangunan nasional.

“Pemerintah saat ini sedang menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Kedua dokumen tersebut akan menjadi fondasi tata kelola kependudukan modern menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto menekankan pentingnya penguatan kemitraan antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika kependudukan yang semakin kompleks.

“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan kependudukan berbasis bukti. Melalui konferensi ini diharapkan lahir berbagai rekomendasi ilmiah yang dapat menjadi masukan strategis bagi pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga di Indonesia,” ujarnya.