Aceh Tenggara Percepat Serapan TKD hingga Usulkan Pembangunan Jembatan Mbarung pada 2027

tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus menggenjot realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. 

Langkah ini ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sekaligus memulihkan konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Komitmen percepatan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan berita acara oleh Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry bersama Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat (Satgas PRRP) Kementerian Dalam Negeri, Imran, di Kantor Bupati Aceh Tenggara, Kamis (8/10/2026) lalu.

Dalam kesempatan itu, Salim menyatakan pemerintah kabupaten bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berupaya menuntaskan realisasi dan pertanggungjawaban anggaran pada tahun berjalan.

“Kami dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sudah berkomitmen agar pada tahun anggaran ini seluruh pertanggungjawaban dan realisasi serapan anggaran, insyaallah bisa kami lakukan seratus persen,” ujar Salim.

Kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan alokasi TKD sebesar Rp12,8 miliar. Hingga saat ini, realisasi anggaran tersebut mencapai Rp5,2 miliar atau sekitar 41,5 persen.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp7,6 miliar yang perlu dipercepat penyerapannya sebelum tahun anggaran berakhir.

Salim menargetkan seluruh anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen sebelum 15 Desember 2026. 

Untuk mencapai sasaran itu, ia telah menginstruksikan sekretaris daerah dan seluruh OPD penerima TKD agar meningkatkan pengawasan serta mempercepat pelaksanaan program yang didanai pemerintah pusat.

“Tadi sudah saya umumkan, seluruh OPD harus menggenjot itu. Tadi kan hadir semua OPD yang menerima dana dari TKD pemerintah pusat,” katanya.

Pemulihan Infrastruktur Jadi Prioritas

Di samping mengoptimalkan penyerapan anggaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara juga mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan kembali Jembatan Mbarung.

Jembatan tersebut menghubungkan Kecamatan Babussalam dengan Kecamatan Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Darul Hasanah. 

Saat ini, akses jembatan terputus sepenuhnya sehingga pemulihannya dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dan kelancaran kegiatan perekonomian antarkecamatan.

Menurut Salim, Jembatan Mbarung telah tercantum dalam rencana induk pembangunan pada 2028. Meski demikian, pemerintah kabupaten mengusulkan agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat dimajukan dan dilaksanakan paling lambat pada 2027.

“Jembatan ini adalah salah satu jembatan yang bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat,” ujar Salim.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah telah berulang kali membangun jalan alternatif darurat untuk mengatasi terputusnya akses. 

Namun, upaya tersebut belum memberikan solusi berkelanjutan karena jalur alternatif yang dibangun sebanyak tiga kali kembali mengalami kerusakan akibat terjangan air.

Atas kondisi itu, Pemkab Aceh Tenggara berharap pembangunan kembali Jembatan Mbarung dapat dipercepat agar hubungan antarwilayah pulih secara lebih permanen dan masyarakat tidak terus bergantung pada jalur darurat.

Satgas Pusat Apresiasi Percepatan TKD

Ketua Tim Satgas PRRP Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan realisasi TKD selama satu bulan terakhir. 

Menurutnya, upaya tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala dalam penyerapan anggaran.

“Ini sungguh langkah yang luar biasa. Tentunya success story seperti ini wajib ditiru oleh daerah-daerah lain yang realisasi TKD-nya sampai hari ini masih di bawah 30 persen,” kata Imran.

Imran juga menyampaikan bahwa usulan pemerintah kabupaten mengenai percepatan pembangunan infrastruktur akan menjadi bahan perhatian dalam upaya mendorong penyelesaian proyek-proyek strategis selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Itu akan menjadi catatan bagi kami, khususnya untuk langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Jalan, jembatan, kemudian sungai, itu menjadi infrastruktur strategis yang harus segera diselesaikan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini,” ujarnya.

Percepatan realisasi TKD dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana menjadi bagian penting dari upaya pemulihan Kabupaten Aceh Tenggara. 

Melalui optimalisasi anggaran dan percepatan pembangunan fasilitas penghubung, pemerintah daerah berharap konektivitas antarwilayah kembali pulih serta kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih baik. (muu)