Data Penerima MBG di Banten Dievaluasi

tvOnenews.com - Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hal ini dilakukan untuk membenahi ketimpangan distribusi bantuan dan tata kelola data penerima manfaat di lapangan.

Asisten Daerah I Provinsi Banten sekaligus Tim Wakil Ketua Satgas Program MBG Banten Komarudin di Serang, Jumat, menyampaikan bahwa evaluasi tersebut juga sejalan dengan upaya penyesuaian arah kebijakan menyusul pergantian pimpinan di tingkat pusat.

"Berdasarkan informasi awal, selama masa libur sekolah ini kemungkinan besar seluruh operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dihentikan sementara. Penghentian ini sengaja dilakukan untuk memanfaatkan momentum libur sekolah sebagai waktu evaluasi secara menyeluruh," ujar Komarudin.

Fokus utama dalam evaluasi ini, kata dia, adalah membenahi karut-marutnya data penerima manfaat.

Komarudin menyoroti adanya sejumlah wilayah yang mendapatkan alokasi dalam jumlah besar, sementara target sasaran di wilayah lain justru belum tersentuh sama sekali.

Melalui proses evaluasi ini, Pemprov Banten berencana memetakan dan menata ulang skala prioritas penerima. Jika sebelumnya program MBG menyasar peserta didik secara umum, ke depan fokusnya berpotensi digeser kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan.

"Kita akan melihat ulang siapa saja yang sebetulnya paling berhak menerima. Arah kebijakan prioritasnya bisa bergeser ke balita, ibu hamil, anak-anak pra-sekolah atau PAUD-TK, serta masyarakat di wilayah 3T," ujarnya.

Lebih lanjut, Komarudin mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara pencapaian target penerima dengan pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat MBG di Banten baru mencapai 2,9 juta orang atau kurang sekitar 600 ribu dari target awal yang dicanangkan sebanyak 3,5 juta orang.

"Sementara itu, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi justru berstatus surplus melampaui target. Dari target pembangunan sebanyak 1.171 unit, saat ini telah berdiri sekitar 1.340 dapur," ujarnya.

Akibat perencanaan infrastruktur yang belum seimbang tersebut, saat ini terdapat 63 dapur MBG di Banten yang berstatus ditangguhkan (suspend).

Komarudin menegaskan bahwa dapur-dapur yang sudah beroperasi sangat mungkin untuk ditutup secara permanen jika peta kebutuhan penerima manfaat yang baru menunjukkan ketidaksesuaian.

Sebagai langkah perbaikan nyata, ia mendorong agar pemerintah daerah dilibatkan lebih aktif dalam proses pendataan ke depannya. Hal ini mengingat pemerintah daerah dinilai memiliki pemahaman yang paling komprehensif mengenai kondisi dan letak konkret masyarakat yang paling membutuhkan bantuan di wilayahnya masing-masing.(chm)