DPR Soroti Kualitas Belanja dan Risiko Penerimaan dalam APBN 2027
Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti arah Kebijakan fiskal pemerintah menjelang penyusunan dan pengesahan APBN 2027.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain kualitas Belanja negara, risiko tidak tercapainya target penerimaan, hingga efektivitas transfer ke daerah.
DPR menilai besarnya anggaran negara perlu diikuti dengan kemampuan pemerintah memastikan belanja memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Alokasi anggaran mencakup belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga, transfer ke daerah (TKD), serta pembiayaan.
Selain kualitas belanja, DPR mengingatkan pemerintah agar menetapkan target penerimaan negara secara realistis. Target yang terlalu optimistis berisiko menimbulkan persoalan apabila penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tidak mencapai target.
Target penerimaan juga perlu mempertimbangkan kondisi tarif pajak dan jumlah wajib pajak. Tidak adanya perubahan tarif pajak yang signifikan maupun peningkatan jumlah wajib pajak secara drastis, pertumbuhan penerimaan perlu ditopang oleh aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Sorotan berikutnya menyangkut komposisi belanja negara. DPR menilai belanja modal untuk pembangunan jalan, irigasi, transportasi, dan infrastruktur produktif perlu mendapat perhatian karena berperan sebagai investasi jangka panjang.
DPR juga mendorong peningkatan pembiayaan investasi karena dinilai dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada saat yang sama, kualitas belanja perlu diperbaiki agar anggaran tidak habis untuk belanja rutin yang minim dampak terhadap produktivitas.
Pengawasan terhadap APBN 2027 juga dinilai perlu dilakukan sejak tahap penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasilnya.
DPR dapat melakukan kunjungan kerja spesifik ke lapangan maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk memastikan program berjalan sesuai target.
Dengan demikian, APBN 2027 tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan dan dibelanjakan, tetapi dari efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap masyarakat.
