Partai Demokrat Jabar Ramai-ramai Datangi PTUN, PK Kubu Moeldoko Upaya Jegal Pencapresan Anies Baswedan 

Bandung, Jawa Barat - Pengurus Partai Demokrat (PD) Jabar mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk meminta perlindungan hukum. Langkah itu adalah respon atas pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) oleh Kepalas Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Kedatangan kami ke PTUN Bandung untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung (MA)," kata Ketua DPD Demokrat Jabar, Anton Sukartono Suratto dalam keterangan tertulisnya yang diterima tvOnenews.com, di DPD Demokrat Jabar di Kota Bandung Jawa Barat, Senin (03/04/2023).

Anton menyebutkan, seluruh pengurus Partai Demokrat se-Jawa Barat serentak mendatangi PTUN. Langkah tersebut adalah sebagai respon atas upaya PK oleh kubu Moeldoko ke MA dan mencegah pembegalan Partai Demokrat.

"Jadi kita lakukan semua DPC, DPD juga melakukan hal yang sama. Sama-sama ke Pengadilan Negeri di masing-masing kabupaten/kota," katanya.

Menurut Anton hal itu, sebagaimana arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menganggap upaya PK kubu Moeldoko sarat dengan nuansa politis. 

Anton berdalih, PK diajukan pada 3 Maret 2023 atau sehari setelah deklarasi Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024. Menurutnya hal itu muncul dugaan adanya langkah kubu Moeldoko membegal Partai Demokrat. Lebih jauh, PK yang diajukan Moeldoko adalah upaya menjegal pencapresan Anies Baswedan serta membubarkan Koalisi Perubahan Perbaikan.

"Sekarang jangan sampai kita lengah, apapun kita akan ikhtiar, apalagi ada usaha yang sangat terlihat untuk menjegal Pak Anies, untuk membubarkan Koalisi Perubahan,"katanya.

Atas dasar itu, Anton meminta kepada seluruh pengurus Partai Demokrat se-Jawa Barat untuk meningkatkan solidaritas guna mengantisipasi adanya intervensi politik terhadap kedaulatan partai.

"Intinya kita semua harus ikhtiar, bertawadhu, InsyaAllah, tuhan bersama kita," ungkapnya.

(cep/ fis)