Dedi Mulyadi Beri Ultimatum Wali Kota Bekasi Usai Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur: Saya Kasih Waktu Seminggu

Di saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang tidak sempat menghindar dan akhirnya menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti. Benturan keras menyebabkan bagian belakang KRL hancur.

Data terbaru mencatat sedikitnya 16 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Jika dibandingkan dengan kecelakaan kereta dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, angka korban ini termasuk yang paling tinggi.

Peristiwa ini juga menyoroti lemahnya sistem pengamanan di perlintasan sebidang. Banyak titik perlintasan di Indonesia yang masih minim fasilitas keselamatan, bahkan sebagian dikelola secara informal.

Larangan Ormas dan Solusi Jangka Panjang: Flyover

Selain fokus pada penanganan darurat, Dedi Mulyadi juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah penting, yakni penguasaan perlintasan oleh pihak tidak resmi. Ia dengan tegas melarang praktik tersebut.

“Tidak boleh lagi ada ormas atau premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Langkah ini sejalan dengan sikap PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berencana menutup perlintasan sebidang ilegal yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu menempuh jalur hukum jika diperlukan. Penertiban ini dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, solusi jangka panjang tetap menjadi fokus utama. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan flyover adalah jawaban permanen untuk menghilangkan risiko di perlintasan sebidang.

“Kalau flyover dibangun, persoalan ini selesai. Tapi sebelum itu, pengamanan harus dipasang sekarang juga,” ujarnya.

Langkah cepat dan ultimatum dari Dedi Mulyadi menjadi sinyal kuat bahwa keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama. 

Tragedi kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur bukan sekadar musibah, tetapi peringatan keras bahwa pembenahan sistem keselamatan tidak bisa lagi ditunda. (udn)