Reaksi Wargi Bandung Usai KDM Lakukan Penertiban PKL Cicadas: Yang Ngamuk Ratusan Orang, yang Bahagia Riibuan Warga Bandung!

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM kembali menjadi sorotan publik setelah merespons kemarahan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kota Bandung. 

Penertiban lapak yang berdiri di atas trotoar memicu protes sejumlah pedagang, namun di sisi lain juga menuai dukungan besar dari warga yang menginginkan kawasan Bandung lebih tertib dan nyaman untuk pejalan kaki.

Perdebatan soal keberadaan PKL di ruang publik memang bukan isu baru di kota-kota besar Indonesia. Di satu sisi, keberadaan pedagang kaki lima menjadi bagian penting ekonomi rakyat kecil. 

Namun di sisi lain, penggunaan trotoar sebagai area berdagang kerap memicu persoalan kemacetan, kebersihan, hingga hilangnya hak pejalan kaki. 

Karena itu, kebijakan penataan ruang publik sering kali memunculkan dilema antara kepentingan ekonomi dan ketertiban kota.

Di tengah polemik tersebut, Dedi Mulyadi justru memilih tampil terbuka. Melalui unggahan Instagram pribadinya pada Jumat, 22 Mei 2026, pria yang akrab disapa KDM itu memperlihatkan video proses pembersihan kawasan Cicadas. 

Dalam unggahannya, ia menulis singkat namun penuh makna, “Tak masalah walau dimarah-marahi. Terpenting, Cicadas bengras.” 

Unggahan itu langsung ramai dikomentari warga Bandung yang sebagian besar mendukung langkah penataan kawasan tersebut.

Dedi Mulyadi Tegaskan Trotoar untuk Pejalan Kaki

Penertiban lapak PKL di trotoar Cicadas dilakukan pada Senin, 18 Mei 2026. Kebijakan itu memicu reaksi keras dari sejumlah pedagang yang merasa kehilangan tempat usaha. 

Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik bagi masyarakat.

“Ya kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah dalam posisi yang disukai semua. Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi ya saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bergaris pada ketentuan peraturan,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Instagram Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, pemerintah memahami kebutuhan masyarakat untuk mencari nafkah. Namun trotoar tetap tidak boleh digunakan sebagai tempat berdagang karena merupakan hak pejalan kaki.

“Trotoar bukan untuk pedagang. Trotoar untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak yang punya toko harus diberikan. Jangan sampai toko juga nggak kelihatan dari depan,” katanya.