KDM Buka-Bukaan Sebab Dana Bantuan Jabar Anjlok Drastis

tvOnenews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) buka-bukaan mengenai kondisi riil kas daerah yang tengah mengalami defisit imbas penurunan pasokan dana dari pemerintah pusat.

Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan, pendapatan Pemprov Jabar secara otomatis merosot tajam hingga Rp3,6 triliun lantaran berkurangnya dana transfer dari pusat. Kondisi makro ekonomi inilah yang memaksa provinsi melakukan efisiensi ketat ke tingkat kabupaten dan kota.

"Sekarang gini, yang penting manfaat yang dirasakan daerah. Kalau pengurangan dana transfer kan kita juga kurang Rp3,6 triliun, terus kalau provinsi berkurang kita mau bagi duit, duit yang mana lagi," kata Dedi Mulyadi, Sabtu (23/5/2026).

Pangkas Dana Hibah, Alihkan ke Proyek Jalan Rp4 Triliun

Kendati ruang fiskal daerah tengah menyusut, KDM memastikan Pemprov Jabar tetap memasang skala prioritas pada program-program infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Salah satunya adalah mendongkrak secara masif pagu anggaran perbaikan dan pembangunan jalan.

"Dari Rp400 miliar anggaran untuk jalan menjadi Rp4 triliun. Walaupun dari Rp4 triliun itu mungkin nanti terevaluasi juga karena pendapatannya dari transfer pusat menurun," ungkap mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Dedi menegaskan kebijakan pahit ini berlaku rata di seluruh wilayah hukum Jawa Barat tanpa terkecuali.

Namun, ia menjamin kebutuhan dasar publik di daerah akan tetap diakomodasi melalui intervensi langsung dari dinas terkait di tingkat provinsi.

"Semua daerah (dikurangi), tapi kebutuhan daerah dipenuhi. Misalnya jalan kabupaten/kota sekarang jadi prioritas dikerjakan provinsi, penanganan sosial provinsi turun, apalagi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi sudah berapa rumah dan relokasi bencana yang kita selesaikan," paparnya.

Dedi kembali menegaskan bahwa skema "bagi-bagi uang" secara cuma-cuma ke kas daerah kini resmi disetop demi menyelamatkan proyek strategis provinsi.

"Memang kita gak ada lagi bagi-bagi uang ke daerah, karena yang dibagi ya sudah gak ada. Kalau provinsi membagi uang secara langsung maka kita kehilangan kegiatan pembangunan. Gak ada lagi uang," tegas KDM.

Anjloknya dana transfer dari Gedung Sate ini dirasakan sangat memukul bagi tata kelola keuangan Kota Sukabumi. Anggota DPRD Kota Sukabumi Henry Slamet membeberkan data perbandingan yang sangat kontras terkait nominal bantuan provinsi yang diterima daerahnya dari lintas kepemimpinan gubernur.

Berdasarkan catatan legislatif, di masa kepemimpinan Ahmad Heryawan (Aher), Kota Sukabumi sempat diguyur bantuan hingga Rp113 miliar. Angka tersebut menyusut menjadi Rp80 miliar saat Jawa Barat dinakhodai Ridwan Kamil.

Namun kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, jatah untuk Kota Sukabumi merosot tajam hingga tersisa Rp1,5 miliar saja, dengan catatan pada era-era sebelumnya belum terjadi badai efisiensi dari pusat.

Rapor Penyerapan Dana Transfer Pusat 2025

Di sisi lain, jika menengok ke belakang, total dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2025 sejatinya telah terserap secara optimal untuk berbagai pos belanja daerah, termasuk penguatan infrastruktur jalan.

Pada tahun tersebut, Pemprov Jabar menerima kucuran dana transfer pusat sebesar Rp11,69 triliun, dengan realisasi belanja yang berhasil dieksekusi mencapai Rp10,22 triliun.

Secara akumulatif, tingkat serapan dana transfer tersebut menembus angka mentereng yakni 98,24 persen, dan hanya menyisakan saldo sekitar Rp182 miliar di dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Jika dibedah secara rinci, rapor penyerapan pos-pos dana tersebut mencatatkan angka yang sangat solid:

- Dana Alokasi Umum (DAU): Terealisasi mencapai 99,36 persen.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Menyentuh angka 98,77 persen.

- DAK Non-Fisik (Mencakup BOS Reguler, Tunjangan Profesi Guru/TPG, hingga layanan kesehatan): Mencatat penyerapan tertinggi sebesar 99,85 persen.