Solusi 'Nyeleneh' Dedi Mulyadi Usai Bongkar PKL Puncak Ciloto, Siapkan Rumah untuk Pedagang yang Terdampak

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi siapkan solusi nyeleneh usai bongkar PKL Ciloto, Puncak, Jawa Barat.

Kemacetan panjang, trotoar yang berubah fungsi, hingga semrawutnya lapak liar selama bertahun-tahun menjadi wajah lain kawasan wisata Puncak, Jawa Barat. 

Jalur yang seharusnya menjadi ruang nyaman bagi wisatawan dan pejalan kaki perlahan dipenuhi bangunan semi permanen di bahu jalan. 

Kondisi itu tak hanya mengganggu estetika kawasan wisata, tetapi juga memicu persoalan keselamatan dan kemacetan kronis yang kerap terjadi setiap akhir pekan maupun musim liburan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung memimpin penataan kawasan wisata Puncak dengan pendekatan yang tak sekadar menggusur, tetapi juga menyiapkan solusi sosial bagi pedagang terdampak. 

Bahkan, bagi pedagang yang belum memiliki rumah, pemerintah berjanji akan mencarikan lahan untuk dibangun tempat tinggal.

Penataan Kawasan Puncak Demi Kurangi Kemacetan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Raya Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Rabu (27/5/2026). 

Penataan ini menjadi bagian dari proyek strategis untuk mengembalikan fungsi pedestrian, memperbaiki tata ruang kawasan wisata, sekaligus mengurangi kemacetan di jalur Puncak.

Penertiban dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian. 

Fokus utama penataan adalah membongkar warung liar dan lapak semi permanen yang berdiri di atas bahu jalan maupun jalur hijau.

Keberadaan bangunan tanpa izin itu dinilai menyebabkan penyempitan jalan dan membahayakan pengguna jalan. Selain itu, kondisi semrawut kawasan wisata juga dinilai mengurangi kenyamanan wisatawan yang datang ke Puncak.

Namun berbeda dengan pendekatan represif yang sering terjadi dalam penertiban PKL, Dedi Mulyadi memilih cara persuasif. 

Sebelum proses pembongkaran dilakukan, ia terlebih dahulu berdialog langsung dengan para pedagang di lokasi.

Dalam dialog tersebut, Dedi mendengarkan berbagai keluhan pedagang yang selama ini menggantungkan hidup dari berjualan di tepi jalan. Ia juga menjelaskan pentingnya penataan ruang agar kawasan wisata Puncak kembali nyaman dan aman bagi semua pihak.

“Penertiban ini bukan semata-mata tindakan hukum untuk menggusur atau merugikan masyarakat kecil. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk melakukan penataan ruang. Kita ingin kawasan Puncak kembali tertib, indah, nyaman, dan yang terpenting aman bagi semua orang,” ujar Dedi Mulyadi.

Pedagang Terdampak Dapat Kompensasi dan Hunian

Pemerintah memastikan penataan kawasan Ciloto tidak dilakukan tanpa solusi. Dedi Mulyadi menegaskan para pedagang yang lapaknya dibongkar tetap akan mendapatkan bantuan dan pendampingan dari pemerintah.

“Para pedagang yang lapaknya dibongkar akan diberikan kompensasi. Bagi pedagang yang belum memiliki rumah, pemerintah akan mencarikan lahan untuk dibangun tempat tinggal,” kata Dedi.

Kompensasi tersebut dirancang sebagai modal usaha selama masa transisi menuju lokasi berdagang baru yang lebih tertata. Pemerintah daerah juga menyiapkan skema relokasi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Langkah ini dinilai penting karena sebagian pedagang selama ini tidak hanya berjualan di warung liar, tetapi juga tinggal di lokasi tersebut. 

Karena itu, pemerintah mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam proses penataan kawasan wisata.

Selain memberikan bantuan sosial, pemerintah juga berharap penataan ini dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. 

Kawasan wisata yang tertib dinilai akan meningkatkan kenyamanan pengunjung, sehingga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar dalam jangka panjang.

Dedi Mulyadi Ingin Puncak Kembali Tertib dan Nyaman

Penataan kawasan wisata Puncak menjadi salah satu langkah besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperbaiki wajah destinasi wisata unggulan di wilayah Bogor-Cianjur. 

Jalur Puncak selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kemacetan tinggi, terutama saat musim liburan.

Dedi Mulyadi menilai penataan ruang tidak bisa terus ditunda karena persoalan kemacetan dan kesemrawutan sudah berlangsung bertahun-tahun. 

Menurutnya, keberadaan ruang publik yang nyaman menjadi bagian penting dalam mendukung sektor pariwisata.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur pun berharap proses penataan kawasan wisata Ciloto dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat.

Dengan penataan yang lebih tertib, kawasan Puncak diharapkan kembali menjadi destinasi wisata yang nyaman, aman, dan memiliki lingkungan yang lebih layak, baik untuk wisatawan maupun warga yang mencari nafkah di kawasan tersebut. (udn)