Reaksi Berkelas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal Sorotan Media Inggris yang Sebut Dirinya Alternatif di Peta Pilpres 2029

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi memberikan respons terkait adanya sorotan dari media Inggris, Financial Times (FT). Ia mengetahui pemberitaan di dalamnya mengulas popularitas hingga persoalan Pilpres 2029.

Media bisnis Inggris itu membahas seputar peta politik menjelang Pilpres 2029. Sorotan yang mengacu pada Dedi Mulyadi melalui laporan judul "Is this Indonesia's next president?" yang terbit pada 21 September 2026.

Media Inggris itu cukup mengetahui aktivitas Dedi Mulyadi terkhusus dilihat di media sosial. Interaksi Gubernur Jabar itu dengan masyarakat Jawa Barat bisa memperluas pengenalannya di tingkat nasional.

Menanggapi hal itu, KDM sapaan akrabnya tidak banyak berkomentar terkait dirinya digadang-gadang menjadi calon presiden alternatif untuk Pilpres 2029.

"Saya sih mengucapkan terima kasih pada siapapun yang mengapresiasi saya," ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Kamis (24/9/2026).

Dedi Mulyadi Banyak Kekurangan Jadi Gubernur Jabar

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi justru menyampaikan bahwa dirinya masih banyak kekurangan selama memimpin Jawa Barat. Oleh karena itu, ia enggan membahas lebih jauh terkait peta politik nasional.

Fokusnya saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tentu terus memberikan layanan terbaik. Hal ini mengingat bahwa dirinya baru memimpin kurang lebih dua tahun.

"Saya hari ini pasti banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki, terus kemudian kita akan terus memberikan yang terbaik layanan bagi masyarakat Jawa Barat," terangnya.

Masyarakat Jawa Barat Semakin Kritis

KDM mengungkapkan situasi yang terjadi saat ini. Ia melihat masyarakat Jawa Barat semakin kritis sehingga membuat interaksi antara kepala daerah dengan masyarakat harus lebih intens.

KDM justru mengapresiasi langkah yang diambil oleh masyarakat Jabar. Kondisi ini membuat mereka harus berinteraksi secara langsung dengan kepala daerah setempat.

Ia mencontohkan interaksi yang terjadi antara kepala daerah dan masyarakat kerap kali melalui media sosial. Setiap harinya saluran aduan-aduan tersebut harus diterapkan khusus bagi mereka yang belum terjangkau.

Contohnya banyak aduan warga yang bisa langsung masuk hingga direspons oleh pemerintah. Ia menuturkan, ada warga di Kota Tasikmalaya membutuhkan biaya pengobatan.