Hari Anti Tambang, Warga Pati Demo Tolak Tambang di Kawasan Pegunungan Kendeng

Pati, tvOnenews.com – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Anti Tambang, Jumat (29/5/2026).

Massa aksi mendatangi Mapolresta Pati dan Kantor Bupati Pati untuk menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng yang ada di Kecamatan Sukolilo dan Kayen.

Aksi yang diinisiasi oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) ini juga diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat, di antaranya Serikat Petani Pati dan Sukolilo Bangkit.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa membawa berbagai spanduk tuntutan bertuliskan “Tuntut dan Adili Oknum Polisi yang Membekingi Tambang”, “Kembalikan Luasan KBAK Sukolilo di Pati”, hingga “Hentikan Penambangan di Kawasan Pegunungan Kendeng”.

Koordinator aksi, Gunretno, menegaskan bahwa keberadaan tambang dinilai lebih banyak merugikan masyarakat dibanding memberi manfaat.

“Tambang faktanya reklamasi pun tidak bisa mengembalikan fungsinya. Di mana titik tambang ada reklamasi, itu tetap merampas kehidupan masyarakat lokal karena akan merampas kehidupan anak cucu kita,” ujar Gunretno saat berorasi di depan Polresta Pati.

Ia menyebut pihaknya siap melaporkan sejumlah aktivitas tambang di Kecamatan Sukolilo dan Kayen yang diduga melanggar aturan, meski telah mengantongi izin resmi.

“Walaupun itu berizin, belum tentu tidak melakukan pelanggaran. Agenda hari ini kami menyampaikan laporan tentang tambang yang melanggar aturan agar polisi tahu kondisi di lapangan,” katanya.

Massa aksi juga menyoroti dugaan adanya oknum aparat kepolisian yang membekingi aktivitas pertambangan. Mereka meminta Polresta Pati menindaklanjuti temuan tersebut secara serius.

Dalam aksi tersebut, massa juga menggelar teatrikal dengan menabuh lesung padi di depan Markas Polresta Pati. Sejumlah perempuan dan emak-emak membopong tongkat lalu menabuh lesung secara berirama sambil menyanyikan tembang “Bumi Kang Lestari”.

Menurut Gunretno, lesung padi menjadi simbol ancaman terhadap kedaulatan pangan akibat kerusakan lingkungan.

“Lesung sebagai simbol kedaulatan pangan. Ada lahan pertanian pun kalau tidak tercukupi airnya, ini ada ancaman. Maka kita tabuh lesung sebagai pertanda ada ancaman kerusakan alam dan kekurangan air,” ujarnya.

Menanggapi aksi demontrasi di depan Mapolresta Pati, Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi dan akan mempelajari laporan tersebut lebih lanjut.

“Kami menerima apa yang menjadi tuntutan mereka. Mereka ingin melaporkan bahwa banyak perusahaan tambang legal yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang tepat,” ujar Kompol Anwar.

Polresta Pati, lanjutnya, akan melakukan koordinasi dan klarifikasi bersama pihak terkait, termasuk instansi pemberi izin pertambangan serta pemerintah daerah.

“Kami akan klarifikasi dengan para stakeholder, baik yang memberikan izin maupun pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan izin tambang,” katanya.

Terkait tudingan adanya oknum polisi yang membekingi tambang, Kompol Anwar menegaskan era keterbukaan saat ini tidak lagi memberi ruang bagi praktik tersebut.

“Saya kira era-era saat ini tidak ada lagi namanya beking-bekingan,” tegasnya.

Usai berunjuk rasa di depan Mapolresta, massa melakukan long march menuju Kantor Bupati Pati.

Mereka mempertanyakan penyusutan luasan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo yang sebelumnya mencapai lebih dari 11 ribu hektare pada 2010, namun kini tersisa sekitar 7 ribu hektare.

“Empat ribu hektare kawasan karst hilang dan akhirnya muncul titik-titik tambang yang dekat dengan permukiman dan sumber air. Faktanya masyarakat sudah menerima dampaknya,” tutur Gunretno.

Massa menegaskan penolakan terhadap seluruh bentuk pertambangan, baik tambang galian C maupun tambang semen, karena dinilai mengancam sumber mata air dan keberlangsungan pertanian warga.

“Kita harus mempertahankan lahan yang produktif,” tandasnya.

Dalam aksi di depan kantor Bupati Pati ini, selain menggelar orasi, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga menyampaikan tuntutan terkait persoalan tambang di Pegunungan Kendeng Utara kepala Pemkab Pati. Tuntutan ini disebut akan ditanggapi dalam waktu sepekan ke depan.

“Surat diterima, karena tidak bisa diterima pak Chandra dan dari bu Sekda akan menyampaikan dengan waktu seminggu ini dia akan memberi jawaban. Kami akan terus mengawal ini karena konflik sumber daya alam ini sudah dari dulu. Pengerusakan yang terus masif ini kita akan terus tidak tinggal diam,” pungkasnya. (arm/buz)